Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aparat kepolisian mulai memblokade Jalan Merdeka Barat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi massa aksi 'Indonesia Gelap' yang akan berunjuk rasa, Kamis, 20 Februari 2025. Polisi memasang barrier jenis beton untuk blokade tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terlihat aparat mengoperasi truk forklift untuk menyusun barier beton tersebut. Tampak pula beberapa anggota polisi menyisir batu-batu atau benda tajam di sekitar Jalan Merdeka Barat untuk mengantisipasi digunakan saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun aksi ini dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tajuk 'Indonesia Gelap'. Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ akan berakhir hingga pihak Istana Negara menemui massa aksi. “Aksi di Patung Kuda Istana,” kata Herianto melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis dini hari, 20 Februari 2025.
Herianto membeberkan sembilan tuntutan yang dibawa BEM SI dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ itu. Mulai dari mengkaji ulang Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
BEM SI juga menuntut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas dan meminta pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau.
Selain itu, BEM SI meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara nasional. Kemudian massa menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Herianto sempat membeberkan alasan BEM SI memilih jadwal aksi terpusat di nasional itu berlangsung pada 20 Februari 2025. Hari ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Rencana itu diputuskan dalam konsolidasi Aliansi BEM SI dengan aliansi BEM di perguruan tinggi lain. Menurut Herianto, 20 Februari 2025 menjadi momen yang tepat untuk memperingatkan pemerintah akan situasi negara yang mereka klaim semakin memburuk.
“Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana,” kata Herianto kepada Tempo, Selasa, 18 Februari 2025 lalu.
Foto 
