Bappebti Optimistis Capaian Kinerja 2023 Beri Fondasi untuk Tahun 2024

INFO NASIONAL – Sejumlah catatan besar dari capaian sepanjang 2023 memberi fondasi bagi optimisme industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di 2024. Hal itu dikatakan Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan saat membuka Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Bappebti 2024 di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kami terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap perekonomian dan perdagangan nasional dan global dengan berbagai strategi kebijakan untuk pengembangan PBK,” kata dia. Oleh karena itu, lanjut dia, kerja sama seluruh pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk mendorong industri PBK tumbuh lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya melakukan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya melalui PBK dengan penguatan kolaborasi pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri PBK yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam penguatan komoditas strategis Indonesia, kata Kasan, Kemendag telah membentuk Bursa Berjangka Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real time sehingga Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan Rotterdam.

Harga acuan CPO tersebut dapat mendorong penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Selain itu, harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat.  Sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan Bursa dan Bappebti bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan asosiasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada pelaku usaha, dan pelatihan teknis.

Selama 2023, tercatat 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota Bursa. Transaksi CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk mendukung likuiditas transaksi dan nilai transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik ton) pada 2023.   Selain itu dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa.

"Sebagai langkah konkret pada 2024, Bappebti mendorong peningkatan likuiditas transaksi CPO di bursa. Saya meminta kepada ekosistem bursa CPO yang diberi mandat untuk menjalankan bursa CPO fisik dan futures dengan baik melalui layanan yang lebih optimal. Bursa juga harus independen, adil, dan berintegritas. Selain itu, kepada seluruh pelaku usaha CPO, baik yang besar maupun pabrik kelapa sawit untuk meramaikan transaksi di bursa CPO Indonesia," ujar Kasan.

Langkah strategis lain Bappebti pada 2024 yaitu meningkatkan pelatihan/sosialisasi kepada pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi. Selanjutnya, mendorong transaksi CPO orientasi ekspor dan menguatkan kolaborasi Bappebti dengan bursa, unit dan kementerian terkait, serta asosiasi (termasuk mendorong pemberian insentif). Menurut Kasan, komoditas strategis lain yang didorong dalam PBK adalah timah murni (batangan) dan emas digital.

Selain itu, perlu juga dioptimalkan transaksi multilateral, antara lain olein, emas, kopi, dan kakao. Adapun nilai transaksi PBK multilateral secara notional value (NV) pada periode Januari--November 2023 mencapai Rp379,59 triliun. Adapun transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) secara NV tercatat Rp23.048,79 triliun. Transaksi multilateral akan menjadi fokus Bappebti ke depan karena dapat menjadi basis harga dari komoditi.

transaksi multilateral didorong dengan mengangkat komoditas strategis Indonesia seperti: lada, kopra, teh, cengkeh, rumput laut, gas alam, dan alumunium sebagai komoditas kontrak berjangka.  Dengan demikian, target 2024 Bappebti ingin memastikan transaksi multilateral lebih banyak dibanding bilateral.  Selain itu, dilakukan penguatan regulasi melalui penyusunan ketentuan umum di bidang PBK.

Kasan juga optimistis bahwa industri PBK akan tumbuh positif tahun ini karena perekonomian Indonesia diproyeksikan bertumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. "Pada 2024, berdasarkan proyeksi Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik dari 2023, yaitu kisaran 4,5--5,3 persen.

Terkait ekosistem aset kripto, Bappebti telah membentuk bursa aset kripto, lembaga kliring aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto (depository) yang diresmikan pada 28 Juli 2023. Bursa aset kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia. Kasan menekankan, pembentukan ekosistem aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam upaya perlindungan konsumen. Hal ini sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi industri aset kripto.

Pada Januari--November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Adapun jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bappebti sampai November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) di Bappebti sebanyak 33 perusahaan.

Bappebti juga berupaya meningkatkan literasi melalui Bappebti Goes To Campus untuk mengenalkan industri PBK kepada generasi muda. Selain itu, dilakukan optimalisasi media sosial dan penguatan literasi berkolaborasi dengan SRO.

Dalam upaya penegakan hukum, Bappebti bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI (Bareskrim Polri) untuk penanganan kasus dan penghentian kegiatan PBK ilegal. Selama 2023, Bappebti menerima 177 pengaduan terhadap perusahaan pialang berjangka.

Selanjutnya, terkait pemblokiran entitas ilegal, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selama 2023, telah dilakukan pemblokiran 1.856 entitas illegal. Dalam penanganan kasus tersebut, Bappebti tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 anggota dari OJK, BI, Kementerian Perdagangan (Bappebti dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga), Kemenkominfo, POLRI, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Indonesia juga menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno pada 25 Oktober 2023 lalu di Paris, Prancis. Kasan menerangkan Bappebti akan terus berperan aktif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Hal lain yang harus dilakukan Bappebti, kata Kasan, adalah melakukan perbaikan internal, baik kompetensi SDM, perencanaan, perbaikan sarana prasarana, maupun peningkatan layanan publik juga menjadi perhatian Bappebti tahun ini.  Selain itu, Bappebti juga berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan dapat dipertahankan. (*)