Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi. Setelah menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Jawa Timur, kabupaten yang berbatasan dengan Pulau Bali ini meraih PPD Tingkat Nasional. Penghargaan ini diberikan atas capaian perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penghargaan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada acara penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024. Jokowi berpesan untuk memperhatikan skala prioritas dalam mengelola fiskal dan anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengelola fiskal dan anggaran harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," kata Jokowi di Jakarta, 6 Mei 2024.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan penghargaan tersebut sebagai pelecut bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. “Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah Banyuwangi menjalankan program besar “Banyuwangi Rebound”. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penggeraknya.
Selain itu, terdapat program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan. Program ini ditopang dengan pemenuhan sumber daya guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Hasilnya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021). Menurut Ipuk, kenaikan angka kemiskinan tersebut paling rendah di Jawa Timur (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi).
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen dan turun menjadi 7,34 persen pada 2023. Ipuk mengakatakan angka tersebut merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik sebagai kabupaten dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut. Penghargaan ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, kata Ipuk, dapat dilihat dari angka. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang).
Selain Banyuwangi, PPD 2024 juga diberikan kepada Temanggung dan Gowa untuk kategori Kabupaten. Malang, Palu, dan Metro untuk kategori Kota. Serta Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta untuk kategori provinsi.
