Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Untuk meningkatkan performa sistem ePurchasing pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, Kamis, 28 Maret 2024. Inovasi terbaru ini merupakan kolaborasi antara LKPP dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement yang fokus pada layanan transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi atau Hendi mengatakan, Katalog Elektronik Versi 6.0 menjadi upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Fitur baru dalam katalog ini memberikan kemudahan kepada para stakeholder dalam melakukan transaksi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui Katalog Elektronik Versi 6.0 ini, masyarakat dapat memantau dengan lebih baik proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja," katanya.
Inovasi ini mampu memudahkan pengguna untuk menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.
"Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan," ujar Hendi.
Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia, FM Venusiana R menjelaskan, Katalog Elektronik Versi 6.0 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, sistem ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pembeli maupun penjual.
Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan di Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selama masa migrasi dan piloting kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) tersebut, Katalog Elektronik versi sebelumnya masih dapat digunakan oleh K/L/PD lainnya hingga akhir tahun 2024.
Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan bangsa. Pemerintah mengundang semua pihak untuk memanfaatkan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Katalog Elektronik Versi 6.0.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, memberikan apresiasi kepada Kepala LKPP beserta jajarannya atas keberhasilan dalam mengembangkan sistem ini. "Pengembangan ini bisa rampung karena orkestrasi Pak Hendi sebagai Kepala LKPP menggerakan seluruh stakeholder, selamat saya ucapkan atas launching katalog ini," ucap Anas.(*)
Foto 
