Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan konsistensi dalam memenuhi hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif," kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas (Karorenhukmas) Brigadir Jendral Polisi, Tejo Wijanarko, usai melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2024, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, pada Selasa, 12 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tejo mengatakan, upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang baik melalui penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) sehingga dapat mengikuti presentasi uji publik yang merupakan tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik 2024.
"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua Kementerian/Lembaga bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade. Ini momen yang baik," ujarnya.
Tejo mengatakan, kesempatan berharga ini diperoleh oleh BNPT karena efektifitasnya dalam meningkatkan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik. Mengingat BNPT adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mencegah terorisme, sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.
"Strategi kita adalah selalu berupaya memberikan informasi dengan cermat dan akuntabel karena banyak informasi yang juga dikecualikan di BNPT mengingat tugas kita yang berkaitan dengan terorisme. Akan tetapi, secara umum BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," kata dia.
Selain berkomitmen memberikan informasi secara cermat, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yakni, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini radikal terorisme, meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis hingga meningkatkan sinergi antar badan publik yang membidangi politik dan keamanan. (*)
Foto 
