Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jakarta – Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik sedang mempersiapkan Kerangka Sampel Area (KSA) jagung. Data ini nantinya bisa dipakai dalam peta jalan perencanaan kebijakan terkait tanaman jagung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, mengatakan BPS bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah membuat KSA padi pada 2018. KSA tersebut dirilis pada 2019 dan dipakai dalam bahan perencanaan kebijakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saat ini data KSA padi sudah dipakai untuk bahan perencanaan dan kita rilis setahun dua kali. Respon dari masyarakat serta dari dinas bermacam-macam karena statistik itu pasti ada sesuatu celah untuk didiskusikan,” kata Habibullah, dalam pertemuan evaluasi BPS, Senin 22 November 2021.
Pertemuan evaluasi ini dihadiri para pemangku kepentingan di bidang statistik, pangan dan pertanian. Antara lain mantan orang nomor satu di BPS, yaitu Rusman Heriawan dan Kecuk Suhariyanto.
Kegiatan juga diikuti petugas BPS pusat dan daerah, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak.
Tidak hanya persiapan peta jalan dan KSA jagung. BPS juga berupaya memperbaiki data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan agar lebih berkualitas.
BPS juga melakukan evaluasi Gladi Kotor Sensus Pertanian 2023. Kepala BPS Margo Yuwono menekankan tema Sensus Pertanian 2023 dilakukan tidak hanya bermuara di BPS tetapi sektor pertanian secara keseluruhan.
“Temanya harus menggambarkan bagaimana yang kita kerjakan itu muaranya tidak hanya di BPS, tetapi muaranya untuk pertanian secara keseluruhan," kata Margo.
Pendapat itu diamini Kecuk Suhariyanto. Menurutnya, ”tagline sebaiknya yang lebih berpihak kepada costumer daripada ke produsen.”
Sementara itu Rusman Heriawan menekankan pentingnya kolaborasi intensif dalam sensus pertanian. Menurut dia, sensus pertanian menjadi tanggung jawab BPS sesuai dengan undang-undang. Tetapi sebetulnya dalam praktiknya tidak bisa diklaim sebagai pekerjaan BPS sendiri.
Ia mengatakan harus ada kerja sama dan kolaborasi bersama instansi-instansi lain. Terutama tiga kementerian yang mendukung ST2023. “Yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Rusman.
Rusman juga menyarankan, pada tahun depan, BPS memperkuat jaringan dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang bisnis pertanian.
Acara juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada BPS tingkat provinsi yang mengikuti Gladi Kotor ST2023. Yaitu BPS Provinsi Riau (Kabupaten Kampar), BPS Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Karanganyar), BPS Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo), BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Bima), dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros).
