Empat Pilar Transformasi, Jantung Polri yang Presisi

INFO NASIONAL – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Presisi merupakan akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi-Berkeadilan. Dalam konsep Polri Presisi mempunyai empat pilar kebijakan, 16 program prioritas, 51 kegiatan, 177 rencana aksi, dan 8 komitmen. Adanya empat Pilar Transformasi membuat organisasi menjadi lebih baik.

“Ada empat transformasi yang menjadi jantung dari Polri yang presisi. Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan,” seperti yang tertulis dalam “Buku Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi.”

Dalam konteks Polri transformasi organisasi digunakan untuk menjawab tantangan yang ada. Karena, digitalisasi dan kemajuan teknologi membuat semuanya menjadi lebih dinamis. Organisasi yang tak berubah akan tergilas oleh perkembangan zaman.

Transformasi organisasi adalah penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana Polri, dan menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi. Polri bermaksud mengembangkan teknologi kepolisian modern di era police 4.0 dalam hal pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Mereka membangun sistem yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas kepolisian dengan masyarakat dan menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran. 

Sementara Transformasi Operasional adalah proses transformasi yang mengubah input menjadi output dengan menambahkan nilai. Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri berjanji akan all out dalam penanganan Covid-19. Selain itu, dalam paparan konsep Presisi, Polri juga mempunyai komitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Polri akan mempunyai dua kegiatan utama, yakni memberikan dukungan terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, dan yang kedua, menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid-19.

Selain itu, salah satu yang terpenting  dalam transformasi operasional ini adalah penguatan penanganan konflik sosial. Konflik yang terjadi bisa konflik horizontal dan vertikal. Untuk keduanya, Polri akan mengedepankan pencegahan dan dialog dalam penyelesaiannya. Namun, tetap dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai leading sectornya. Dan polisi akan mem-back up penuh upaya penyelesaian damai yang sekiranya bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Transformasi ketiga adalah transformasi pelayanan publik. Transformasi di bidang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan jasa layanan publik dari polisi. Kata memudahkan tentu saja berkorelasi langsung dengan perbaikan dan pengembangan di internal Polri. Sebelum ini, Polri sebenarnya sudah mempunyai komitmen yang kuat dan telah melakukan peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dalam kerangka transformasi ini, pihaknya juga akan melakukan pemantapan komunikasi publik. Karena, tanpa komunikasi publik yang baik, pesan maupun informasi yang disampaikan tidak akan terbaca dengan baik. Penyebaran berita hoax, hatespeech, serta propaganda media masih sangat marak. Terutama, pesan-pesan yang berisi ujaran kebencian dan politik identitas yang masih berseliweran. 

Jika anggota Polri tidak mampu melakukan komunikasi publik dengan baik, maka counter terhadap propaganda hitam tidak bisa tercapai, dan yang lebih buruk, tingkat kepercayaan masyarakat bisa menurun. Untuk itu, Kapolri juga menekankan komunikasi dua arah sehingga penyerapan aspirasi dari masyarakat lebih maksimal.

Transformasi keempat dalam konsep Polri Presisi adalah transformasi pengawasan. Semua orang tahu bahwa pengawasan menjadi salah satu kunci bagi manajemen apa pun. Tanpa pengawasan, maka anggota sebuah organisasi bisa menjadi melenceng dari garis kebijakan tanpa bisa dicegah. Dalam hal ini, Polri berkomitmen untuk menyediakan pengawasan dengan sistem yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menuturkan komitmennya bahwa pengawasan nanti akan berjalan di semua lini. Termasuk di dalamnya melibatkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang melakukan pengawasan. Menurutnya, pengawasan internal akan lebih diberdayakan untuk menjamin agar keberlangsungan program bisa sejalan dan tidak keluar dari jalur yang disepakati bersama.

Melalui transformasi pengawasan diharapkan dapat menjelma menjadi institusi dengan budaya kerja yang profesional, didukung oleh sumber daya yang kompeten, berintegritas, serta sejahtera agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas global. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2023, tingkat kepercayaan masyarakat, partisipasi sosial, dan sinergitas antar lembaga dapat diwujudkan. Dan akhirnya pada tahun 2024, wajah Polri yang profesional, responsif dan terpadu dimiliki sekaligus sebagai jalan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh kelompok.

Menurut Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, ada empat aspek penting mengapa transformasi pengawasan perlu dilakukan. Pertama, upaya perubahan budaya pengawasan di mana pimpinan turun langsung melakukan pengawasan di lapangan. Kedua, perlu adanya penataan fungsi pengawasan yang tidak tumpang tindih untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam menyampaikan pengaduan sehingga penataan dan pembentukan HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) antar fungsi pengawasan perlu ditingkatkan. 

Ketiga, upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada Polri sebagai bentuk pengawasan eksternal yang diperlukan dalam perbaikan kinerja Polri. Keempat, adalah untuk membangun sinergitas antar lembaga pengawas sehingga diperlukan sistem pengaduan yang terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya (handling complaint system).

Setiap perubahan membutuhkan usaha keras dan komitmen seluruh pihak baik pimpinan dan anggota pada setiap lini. Jika tidak demikian, maka agenda transformasi hanya berjalan di tempat atau hanya sebagian saja yang menjalankannya.