Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Dalam sidak ke SPBU PM Noor Sempaja, Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud tak hanya menanggapi persoalan kualitas bahan bakar, tetapi juga memberikan solusi konkret atas keluhan masyarakat mengenai antrean panjang BBM bersubsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Gubernur, salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah mendorong pertumbuhan jumlah SPBU di Kalimantan Timur. Untuk itu, ia mengajak masyarakat maupun investor swasta untuk berinvestasi di sektor hilir energi tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya mengundang masyarakat yang berminat menjalankan usaha SPBU agar bisa langsung menghubungi pihak Pertamina atau mengakses laman web kemitraan mereka. Kita harus dorong ini bersama-sama,” kata Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa semakin banyak SPBU yang tersedia, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tempat pengisian BBM. Hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan antrean, terutama pada jam-jam sibuk.
Gubernur juga menekankan bahwa penyediaan infrastruktur energi seperti SPBU adalah salah satu fondasi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Manager Retail Sales Regional Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, turut menjelaskan beberapa ketentuan teknis untuk mendirikan SPBU. Menurutnya, luas lahan minimal yang dibutuhkan adalah 1.000 meter persegi, dengan standar ideal 5.000 meter persegi. Sementara untuk lokasi di pinggir jalan, diperlukan lahan setidaknya 3.000 meter persegi.
“Untuk investasi peralatan SPBU, dibutuhkan dana sekitar Rp3 miliar dengan kapasitas 8 nozzle. Keuntungan bersih sekitar 4 hingga 5 persen dari harga jual pertalite, pertamax, dan bio diesel,” ujar Addieb.
Gubernur pun menyatakan komitmennya untuk terus berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan pemda, guna merumuskan solusi yang menyeluruh dalam mengurai antrean serta menjaga kualitas BBM bersubsidi dan nonsubsidi di wilayah Kaltim.
“Saya tidak hanya ingin mendengar, tapi juga ingin bekerja bersama masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.(*)
Foto 
