Hendi dan Tjahjo Temu Kangen Sebagai Alumni KNPI Jateng

INFO NASIONAL — Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, berkumpul bersama sejumlah tokoh yang pernah menjadi bagian dari pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Tengah. Bertajuk acara “Temu Kangen Alumni KNPI Jawa Tengah”, selain Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut, hadir juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Tjahjo hadir sebagai pengurus KNPI Jawa Tengah periode 1985-1996, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal KNPI pusat pada 1988-1991, dan akhirnya menjadi Ketua KNPI pusat sejak 1990 hingga 1993.

Adapun Wali Kota Hendi, sebagai tuan rumah kegiatan pada saat itu, didapuk untuk membuka acara. Hendi yang pernah menjadi Ketua KNPI Jawa Tengah dua periode itu pun mengawali menyambut seluruh tamu yang hadir dengan memekikkan yel-yel KNPI yang diikuti seiisi ruangan. "Pemuda.. Maju! KNPI.. Jaya!! Siapa kita.. Indonesia! NKRI.. harga Mati! Merdeka!" ujar Hendi. "Beberapa tahun lalu kita juga pernah mengadakan temu alumni, tetapi tahun ini yang hadir saya rasa jauh lebih komplit," kata ketua KNPI Jawa Tengah periode 2004-2007 dan 2007-2011 tersebut.

Sementara itu, Tjahyo Kumolo dalam kesempatan tersebut berbicara panjang lebar tentang persoalan kebangsaan, khususnya tentang keprihatinannya terhadap masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari kacamatanya sebagai Menteri Dalam Negeri. "Kalau kita cermati, perkembangan dan dinamika rasa persatuan dan kesatuan bangsa cukup memprihatinkan. Hari ini orang saling mengenal atau dekat, tidak melihat prestasinya atau posisinya, tapi dari asli mana, daerah mana, suku mana, agama apa," ujar Tjahjo yang juga menjadi Ketua Badan Pengelola Perbatasan, Wakil Ketua Kompolnas, dan Plt. Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Tjahjo, ada empat tantangan terbesar bangsa Indonesia, yaitu radikalisme, terorisme, narkoba, dan kesenjangan sosial yang masih ditemui di Indonesia. "Setelah 74 tahun Indonesia merdeka, tantangan yang paling berat, yaitu masalah terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan ancaman," ucap Tjahjo. 

Salah satu contohnya yaitu ketika dirinya dalam kapasitas sebagai Menteri Dalam Negeri harus mengeluarkan izin organisasi masyarakat. Dirinya menceritakan ada ormas yang jelas-jelas anti Pancasila. "Ada 427 lebih organisasi masyarakat yang sebagian besar ormas keagamaan yang mendaftar. Di situ ada ormas yang AD ART-nya jelas mencantumkan anti Pancasila. Langsung di-stop dan tidak dikeluarkan izin karena jelas-jelas melanggar ideologi negara,” katanya.