Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan keberpihakannya kepada UMKM usaha pemindangan ikan di Cicinde Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bisa mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian akan mendorong peningkatan mutu sepanjang rantai pasok serta pencegahan pencemaran dan penanganan limbah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal tersebut mengemuka pada saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dan KKP mengunjungi usaha pemindangan ikan di Cicinde Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, 14 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Usaha pemindangan UMKM ini perlu didorong karena bagaimanapun juga ini yang perlu diperhatikan lingkungannya, jangan sampai mutu yang dihasilkan tidak bisa bersaing," kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda Adin Nurawaluddin.
Direktur Logistik KKP Berny A Subki mewakili Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), mengatakan Kementerian sangat memperhatikan dialog dan aspirasi langsung dari UMKM pemindangan. Menurut dia, keberpihakan pada ikan lokal itu sangat penting mengingat di Cicinde terdapat 926 pemindang yang terdiri dari 42 kelompok.
Berny A. Subki, Direktur Logistik Ditjen PDSPKP
Total produksi ikan pindang di Cicinde mencapai 565 ton per bulan dan dipasarkan ke Karawang dan Subang. "Kami sangat bangga dengan pemindangan Cicinde Utara ini, karena dari ikan pindang saja serapan tenaga kerjanya 1800-3000 orang," ujar Berny.
Di depan para pelaku usaha, Berny meminta agar mereka tetap mempertahankan mutu disepanjang rantai pasok. Dia berharap suatu saat nanti ikan pindang dari Cicinde bisa menembus pasar ekspor.
"Mudah-mudahan (bisa ekspor), kebetulan akses di Arab Saudi kami juga sudah bagus," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mengaku telah mengidentifikasi persoalan pemindangan di Cicinde Utara. Dimulai dengan air pembuangan pemindangan ikan, dia akan koordinasikan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar segera dibuatkan satu tempat pembuangan limbah menggunakan sistem pipa ke rumah-rumah.
"Jadi tidak ada lagi pembuangan air limbah ke got," kata Dedi.
Poin berikutnya terkait mobil pengangkut ikan yang sudah rusak, akan dikoordinasikan oleh Komisi IV DPR RI dengan KKP. Tujuannya agar mutu ikan tidak menurun saat didistribusikan ke sejumlah daerah.
Terakhir, penguatan dari sisi literasi keuangan. "Ini problem permodalan," urai Dedy.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut keberadaan UMKM telah terbukti mendukung ketahanan perekonomian negara di tengah kondisi pandemi. Untuk itu, harus terus diupayakan peningkatan bukan hanya dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas produk perikanan yang dihasilkan guna mendongkrak kinerja ekspor.
Sebagai informasi, salah satu pemasok bahan baku yang dikunjungi adalah PD Tia Putra Jaya milik pak Jono. Usahanya telah memiliki cold storage berkapasitas 100 ton yang memasok ikan layang, salem, tongkol/cakalang, lemuru dan bandeng sebagai bahan baku pemindangan di Cicinde.
Selama ini, bahan baku diperoleh dari Muara Baru-Muara Angke Jakarta, Dadap Tangerang, Bitung, Sibolga dan Juwana Pati
