Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MEMO BISNIS - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dampingi Bupati Bogor, Rudy Susmanto meninjau arus mudik di beberapa titik wilayah Bogor dengan menggunakan helikopter milik Lanud Atang Sendjaja. Penggunaan helikopter bertujuan untuk memantau lebih detail kondisi arus mudik dan memudahkan kordinasi forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Bogor yang besar, tentu kendaraan udara sangat kami perlukan sebagai alat transportasi untuk memantau semua jalur dan khususnya jalur yang dilintasi oleh pemudik. Ini pun memudahkan kami di forkopimda melakukan kordinasi," kata Sastra, di Kemang, Bogor, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sastra mengatakan dari hasil pantauan, tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri situasi dan kondisi lalu lintas di wilayah Kabupaten Bogor terpantau kondusif. "Kami cek arus Jagorawi yang jadi akses warga melakukan mudik baik ke wilayah selatan, utara dan timur. Terus nyambung ke tol BORR sebagai akses menuju bagian barat, serta beberapa jalur lainnya di pelbagai wilayah Kabupaten Bogor. Hingga saat ini kondisinya masih terpantau kondusif," kata Sastra.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengerahkan ribuan petugas gabungan untuk memastikan kelancaran arus mudik. Selain memantau pergerakan pemudik lewat udara menggunakan helikopter, petugas dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan Pramuka telah disiagakan di berbagai titik strategis guna menjamin perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Petugas itu sudah tersebar dan sudah mulai bertugas sejak arus mudik dibuka dan mereka akan bertugas sampai nanti arus balik,” ujarnya.
Ia pun mengimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati dijalan dan tetap menjaga kesehatan tubuh. “Kita doakan semua sehat selalu, hati-hati dalam berkendara dan jika ada keluhan di badan segera periksakan kesehatan karena kami juga siagakan petugas kesehatan di pos pos pelayanan yang tersebar itu.” (*)
