Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Harap Jalan Tambang Bisa Selesai oleh Kepemimpinan Baru

Jalan khusus tambang bisa menjadi solusi mengurai kemacetan, memininalisir polusi udara dan menekan angka kecelakaan.

14 Januari 2025 | 22.46 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara (tengah), di Kantornya, Cibinong, Selasa, 14 Januari 2025. Dok. DPRD Kabupaten Bogor

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INFO NASIONAL - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara berharap pembangunan jalan khusus tambang yang menghubungkan Rumpin, Cigudeg dan Parungpanjang bisa selesai pada masa kepemimpinan baru lembaga eksekutif baik Bupati Bogor ataupun Gubernur Jawa Barat terpilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kita berharap kepemimpinan bupati dan gubernur yang baru, proyek pembangunan jalan khusus tambang itu bisa selesai dan segera bisa dioperasikan," kata Sastra, Selasa, 14 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sastra menilai, jalan khusus tambang bisa menjadi solusi mengurai kemacetan, memininalisir polusi udara dan menekan angka kecelakaan. "Jalan khusus tambang ini harus terealisasi. Sebab, jalan ini menjadi solusi paling paten untuk mengurai kemacetan di wilayah Parungpanjang, Cigudeg hingga Rumpin. Selain itu, bisa meminimalisir dampak polusi udara yang disebabkan lalu lintas truk dan menekan kecelakaan bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Sastra menjelaskan, belum terealisasinya jalan khusus tambang sepanjang 11,5 kilometer itu karena belum rampungnya kajian proyek pembangunan jalan khusus tambang yang dikerjakan konsorsium pengusaha tambang. "Kajian proyek pembangunan jalan khusus tambang belum  selesai, hingga menjadi salah satu kendala," jelasnya.

Tak hanya itu, kendala lain adalah belum adanya perizinan dari stakeholder terkait. Sastra pun menyarankan, sembari menunggu tuntasnya pembangunan jalan khusus tambang, alangkah baiknya peraturan jam operasional truk tambang tetap ditegakkan untuk meminimalisir dampak negatif yang bisa merugikan warga. 

"Dampak negatif atas permasalahan ini selain kemacetan lalu lintas dan buruknya kualitas jalan, ialah tingginya angka kecelakaan lalu lintas seperti korban meninggal dunia dan tingginya angka penderita Inspeksi Saluran Pernpasan Atas (ISPA)," kata Sastra. (*)

Bestari Saniya Rakhmi

Bestari Saniya Rakhmi

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus