Kolaborasi Mencapai Indonesia Emas

Memupuk kebersamaan, bagi Rida, bukan sekadar seruan atau slogan. Melainkan dapat dimulai dengan kegiatan sederhana. Misalnya, ia menyempatkan hadir dalam Kegiatan Olah Raga Bersama Forkopimda Kota Payakumbuh untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 di Lapangan Yonif 131/BRS Payakumbuh, Rabu, 9 Agustus 2023.

Olah tubuh bersama ini turut dihadiri Asisten II, Asisten III, Staf Ahli, Kepala OPD Pemerintahan Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Kapolres Kota Payakumbuh, Dandim 0306 Kabupaten 50 Kota dan Danyon Yonif 131/ BRS Payakumbuh.

Rida mengatakan,kehadiran berbagai pemangku kepentingan dapat memfasilitasi kerja sama pada kegiatan lain, khususnya dalam membangun Kota  Payakumbuh yang semakin maju. “Kegiatan seperti ini harus dilakukan bersama untuk itu sinergitas, kekompakan, kebersamaan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional,” kata alumnus program pasca sarjana Universitas Andalas.

Mempersiapkan generasi emas melalui peningkatan pendidikan.

Pemerintah menetapkan empat pilar utama visi Indonesia Emas 2045. Empat pilar tersebut, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyesuikan empat pilar Indonesia Emas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Ada empat upaya yang dilakukan pemerintah kota mendukung empat pilar tersebut. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Hal ini meliputi peningkatan  indeks  pembangunan manusia; melestarikan kearifan lokal, nilai- nilai adat dan kebudayaan serta keagamaan; serta mengembangkan teknologi informasi dan mengaplikasikannya.

Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan infestasi, pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata. Kemudian pemantapan ketahanan pangan, pemantapan ketahanan energi dan air, juga komitmen terhadap lingkungan hidup.

Ketiga, pemerataan pembangunan dengan cara pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, serta pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Hal ini meliputi reformasi birokrasi dan kelembagaan dearah, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Tentang pemberantasan korupsi, Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai Zona Bebas Pungli,” ucap Rida.

Adapun upaya pembangunan manusia dan penguasaan iptek dilakukan melalui pemerataan pendidikan pada anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan tidak hanya bersumber dari APBN, tapi juga usaha lain. Salah satunya melalui pengumpulan zakat aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Payakumbuh. Zakat yang terkumpul disalurkan melalui Baznas.

Dana yang terkumpul kemudian disalurkan menjadi  beasiswa  PPDB cerdas berkarakter untuk murid TK, SD, dan SMP. Pada 7 Agustus lalu, beasiswa tersebut diserahkan kepada 5.300 siswa. Rinciannya murid TK sebanyak 119 orang dengan jumlah beasiswa Rp250.000 per orang. Siswa SD sebanyak 294 orang dan masing-masing mendapat beasiswa sebesar Rp 500.000. Sedangkan murid SMP sebanyak 117 orang dengan jumlah beasiswa sebesar Rp 600.000 per orang. Total beasiswa sebesar Rp 246.950.000.

Rida mengatakan sasaran utama pemerintah kota adalag pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan di Payakumbuh. Sampai saat ini angka keluarga miskin sebesar 5,16 persen dan keluarga dengan kemiskinan ekstrem sebanyak 41 keluarga. “Hal ini menjadi sasaran kami bersama ke depan,” ujarnya.

Kolaborasi Pembangunan

Salah satu  sasaran  pembangunan adalah pemerataan yang dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah. Wali Kota Rida mengendepankan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya. “Contoh sinergi dan kolaborasi dilakukan adalah pengelolaan sampah TPA regional, pengendalian banjir Sungai Batang Agam dan pengembangan SPAM regional,” kata dia.

Kolaborasi yang dilakukan Rida adalah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal anggaran. Contohnya Kota Payakumbuh mendapatkan alokasi dana inpres jalan daerah sebesar Rp 17,35 miliar dari pemerintah.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas tiga ruas jalan prioritas, yaitu Jalan DR. Hamka di Payakumbuh Utara, Jalan Rasyid Taher di Latina, dan Jalan KH Agus Salim di Payakumbuh Selatan. “Hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat Payakumbuh,” ucapnya.

Menurut Rida, proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh harus memberikan manfaat kepada masyarakat. “Dan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan kota,” tutur Rida.

Terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Upaya ini diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan zona bebas pungli. Pemerintah kota juga memastikan tata kelola pemerintahannya transparan dan berkeadilan.

Rida juga membuka Pos Pengaduan Hak Asazi Manusia (HAM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh. Pos Pengaduan HAM diharapkan memudahkan masyarakat melaporkan masalah-masalah terkait hak asasi manusia.

Menurut Rida, kini masyarakat tidak perlu datang ke Padang untuk melaporkan persoalan-persoalan menyangkut HAM. “Cukup datang dan scan barcode yang ada di Pojok Pos Pengaduan HAM MPP Payakumbuh.”

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Haris Sukamto, menyebut Pos Pengaduan HAM Payakumbuh patur dijadikan pilot project.

Semua capaian tersebut, kata Rida, menunjukkan Kota Payakumbuh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kami akan terus mendukung Indonesia menjadi negara maju. Kami meyakini keberhasilan Kota Payakumbuh merupakan bagian dari keberhasilan Indonesia yang utuh,” ujarnya.