Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, mengatakan telah merampungkan rehabilitasi mangrove seluas 34,5 ribu hektare dengan melibatkan 400 ribu tenaga kerja. “Rehabilitasi melebihi target tahun ini 33 ribu hektare,” ujarnya dalam acara ‘Mangrove Week’ perayaan satu tahun pembentukan BRGM, Senin, 20 Desember 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam periode 2021-2024, BRGM menargetkan rehabilitasi gambut adalah 1,2 juta hectare dan mangrove sekitar 600 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hartono menuturkan pada awalnya BRGM adalah Badan Restorasi Gambut yang hanya fokus restorasi gambut. Namun dengan komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan kontribusi kepada Paris Agreement, BRG menjadi BRGM. “Selain restorasi gambut, kami juga mendapat tambahan mandat untuk merehabilitasi mangrove Indonesia yang rusak,” ujarnya.
Target rehabilitasi mangrove tak lepas dari dukungan masyarakat. “Dukungan masyarakat yang menjadi keberhasilan penanaman bibit mangrove BRGM,” kata Hartono. Dia menambahkan rehabilitasi mangrove pada 2021 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Program rehabilitasi mangrove diharapkan dapat memulihkan fungsi ekologis mangrove, yakni sebagai pencegah terjadinya abrasi, intrusi air laut dan tempat pemijahan biota laut. "Sekaligus memberikan pendapatan tambahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara geopolitik, menjaga tepi batas keutuhan negara Indonesia," ujar Hartono.
Selain penanaman bibit, memastikan keberlanjutan dan perlindungan ekosistem mangrove, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Selama tahun ini telah dibentuk 220 desa peduli yang dibiayai APBN dan 30 desa mandiri bersumber dari pendanaan program Kedaireka.
Hartono mengatakan skema pendanaan rehabilitasi mangrove beragam. Tidak hanya dari APBN, tapi juga swasta dan bantuan luar negeri.
Dia menambahkan program rehabilitasi mangrove adalah program lintas kementerian didukung pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, mengatakan perlu koordinasi antarkementerian dan program rehabilitasi mangrove dengan skala lebih besar. "Jangan lagi bikin proyek yang kecil-kecil dan terlalu tersebar. Karena Indonesia itu sangat luas. Perlu juga dilakukan pembagian tugas," ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, laut dan mangrove serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin masyarakat sejahtera. Permasalahan ini (mangrove) akan membesar dikemudian hari mana kala tidak dilakukan secara berkelanjutan.”
Dedi berharap, Mangrove Week yang diadakan selama tiga hari sampai 22 Desember 2021 di JCC ini, juga digelar di lokasi rehabilitasi mangrove. Masyarakat juga dilibatkan dalam n penanaman bibit mangrove. "Saya ingin diselenggarakan di lokasi rehabilitasi, bersama masyarakat yang sudah mendapat manfaat dan daya dukung ekonomi," ucapnya.
