Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Viktor Orban mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berkunjung ke Hungaria. Undangan Orban ini dilakukan setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hungaria adalah anggota ICC. Putusan ICC ini membuat beberapa negara Eropa berbeda pendapat. Negara lainnya mengatakan akan menahan Netanyahu jika mendarat di Eropa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Semua negara Uni Eropa merupakan anggota ICC, yang berarti mereka berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah pengadilan tersebut. Namun reaksinya berbeda-beda. Sejumlah negara besar Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis belum mengatakan apakah mereka akan menangkap Netanyahu, namun putusan ini menuai kecaman dari para pemimpin Israel dan Gedung Putih.
"Bagi kami warga Eropa, surat perintah ini mengungkap dilema nyata antara hukum internasional, yang merupakan hukum kami, dan kebijakan luar negeri kami, khususnya bagi negara-negara anggota yang mendukung Israel tanpa syarat," tulis analis Eurointelligence dalam sebuah catatan yang dilansir dari Reuters.
Orban meyakinkan Netanyahu bahwa ia tidak akan menghadapi risiko apa pun jika mengunjungi Hungaria. Orban mencap surat perintah penangkapan sebagai keputusan yang kurang ajar, sinis, dan sama sekali tidak dapat diterima. Orban, yang sering berselisih dengan rekan-rekannya di Uni Eropa, telah menjalin hubungan yang hangat dengan Netanyahu.
"Hari ini saya akan mengundang Perdana Menteri Israel, Tuan Netanyahu, untuk berkunjung ke Hungaria. Dalam undangan itu saya akan menjamin kepadanya bahwa jika dia datang, putusan ICC tidak akan berlaku di Hungaria, dan kami tidak akan mengikuti isinya," kata Orban.
ICC, yang tidak memiliki pasukan polisi sendiri untuk melakukan penangkapan, hanya memiliki sarana diplomatik terbatas untuk memaksa negara bertindak jika mereka tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Belanda, Italia, Spanyol, Finlandia, Portugal, Slovenia, dan Irlandia, termasuk di antara negara-negara Uni Eropa yang menyatakan akan memenuhi komitmen ICC.
Netanyahu akan ditangkap jika menginjakkan kaki di Irlandia, menurut Perdana Menteri Simon Harris kepada radio RTE. "Ya, tentu saja. Kami mendukung pengadilan internasional dan kami menerapkan surat perintah mereka," kata Harris.
Siprus, yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, menganggap surat perintah itu mengikat. Namun Berlin menolak menjelaskan apa yang akan dilakukannya sampai dan kecuali Netanyahu berencana untuk melakukan perjalanan ke Jerman.
"Jerman adalah salah satu pendukung terbesar ICC, sikap ini juga merupakan hasil sejarah Jerman," kata seorang juru bicara pemerintah.
"Pada saat yang sama, ini adalah konsekuensi dari sejarah Jerman bahwa kami memiliki hubungan yang unik dan tanggung jawab yang besar dengan Israel," imbuh juru bicara tersebut, mengacu pada era Nazi.
Prancis juga tidak berkomitmen menangkap Netanyahu. Pada hari Jumat mereka hanya mengatakan akan memperhatikan keputusan ICC tetapi itu bukan putusan melainkan formalisasi tuduhan.
Di Belanda, pemimpin sayap kanan Geert Wilders mengatakan ia akan segera bertemu dengan sahabatnya Netanyahu di Israel. Namun pemerintah Belanda telah mengatakan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan ICC jika pemimpin Israel itu mengunjungi negara tersebut.
Kementerian luar negeri Ceko mengatakan Praha akan menghormati kewajiban hukum internasionalnya, sementara Perdana Menteri Petr Fiala menggambarkan keputusan ICC sebagai disayangkan. Ia mengatakan hal itu akan melemahkan kewenangan pengadilan.
Foto 
