Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Melanesia digelar di Port Vila, Vanuatu pada 23-24 Agustus 2023. Pernyataan bersama Melanesian Spearhead Group alias Grup Ujung Tombak Melanesia (MSG) yang mencakup Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru, menolak keanggotaan yang diajukan Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat atau ULMWP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indonesia sempat melakukan aksi walk out saat Ketua Sidang KTT MSG Eduard Louma memberikan waktu berbicara kepada pemimpin ULMWP Benny Wenda. Apa alasannya?
Indonesia sebut narasi Benny soal Papua Bohong
Kementerian Luar Negeri mengklaim ULMWP.yang dipimpin oleh Benny Wenda menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua dalam KTT MSG. Alasan itu mendorong RI hingga walk out dalam forum tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Delegasi RI telah mengambil langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua,” tulis keterangan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu, 26 Agustus 2023.
Indonesia walk out sebagai bentuk protes dan langkah diplomasi
Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir mengatakan aksi walk out tersebut merupakan bentuk protes sekaligus langkah tegas Indonesia dalam hubungan diplomasi.
Meski MSG memberi waktu berbicara kepada Benny Wenda, yang berstatus sebagai observer atau pengamat, MSG kemudian melakukan pertemuan terpisah yang dinilai konstruktif dan memutuskan untuk menolak keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut.
"Jadi penolakan itu merupakan serangkaian. (Walk out) Itu kan terjadi sehari sebelumnya," kata dia.
Dalam komunike bersama yang dihasilkan oleh KTT MSG disebutkan bahwa kelompok itu mengakui kedaulatan Indonesia di provinsi-provinsi di Papua.
"Jadi, itu jelas. Tidak ada keraguan dengan kedaulatan (Indonesia)," kata Abdul Kadir.
Indonesia tolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP
Indonesia, yang diakui sebagai anggota asosiasi, dalam rapat tinggi pekan lalu diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Ia menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP. Pernyataan bersama para negara-negara Melanesia, dalam pernyataan bersama rapat tinggi menekankan kembali bahwa keanggotaan MSG terbatas hanya untuk negara berdaulat saja.
Kemlu menilai ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya. Menurut Jakarta, kelompok yang dimaksud telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap Orang Asli Papua.
MSG Tolak Keanggotaan ULMWP
Indonesia lantas menyambut baik keputusan MSG yang menolak pengajuan keanggotaan dari ULMWP ke dalam grup tersebut.
"Bagi Indonesia keputusan itu sangat tepat sekali," kata Abdul Kadir kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2023.
Ia mengatakan bahwa MSG telah menegaskan keputusannya untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut
ULMWP berstatus pengamat
Penolakan tersebut dikarenakan ULMWP tidak memenuhi ketentuan untuk keanggotaan di MSG, yaitu kelompok Melanesia ini hanya untuk negara-negara berdaulat, sementara ULMWP tidak mewakili siapa pun.
"ULMWP itu mewakili siapa? Mewakili masyarakat Papua tidak. Mewakili siapa?," kata Abdul Kadir.
"Itu (mereka) hanya gerombolan, toh? Hanya gerombolan orang-orang tertentu yang punya agenda terhadap keutuhan wilayah NKRI," kata dia.
Oleh karena itu, Abdul Kadir mengatakan bahwa keputusan MSG untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP sudah sangat tepat.
Selama ini di MSG, ULMWP berstatus sebagai pengamat. Kelompok itu terus berupaya untuk menjadi anggota grup tersebut.
ULMWP harap MSG hormati komitmen
Menanggapi hasil dari KTT MSG, ULMWP berharap Ketua MSG menghormati komitmen pihaknya sebagai hal yang mendesak, mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat, termasuk peringatan baru-baru ini mengenai masalah hak asasi manusia dari Penasihat Khusus PBB untuk Genosida.
ULMWP mendorong terus MSG untuk mendukung kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia untuk memantau situasi langsung di Papua. Sementara soal syarat keanggotaan kelompok itu menilai MSG salah tafsir soal prinsip pendirian grup itu sendiri.
DANIEL A. FAJRI | YUDONO YANUAR
