Amal Clooney Membela Maria Ressa

TIM hukum pembela jurnalis dan pendiri situs berita Rappler.com, Maria Ressa, makin kokoh setelah pengacara kondang Inggris, Amal Clooney, bergabung. -Clooney adalah pengacara hak asasi manusia internasional sekaligus utusan khusus pemerintah Inggris untuk isu kebebasan pers.

“Kasus Maria Ressa di Filipina, seperti kasus Reuters di Myanmar, menguak ironi kejam yang kerap saya jumpai sepanjang karier saya. Jurnalis yang mengungkap kejahatan justru ditahan, sementara para pelaku kejahatan mendapat pengampunan,” kata Clooney, pengacara yang juga istri aktor George Clooney, seperti dilansir Rappler, Rabu, 10 Juli lalu.

Ressa dan beberapa direktur serta anggota staf redaksi Rappler menghadapi sedikitnya sebelas kasus dan aduan. Sebagian besar aduan diajukan pemerintah Presiden Rodrigo Duterte setelah Rappler menerbitkan laporan kritis tentang kampanye antinarkotik -Duterte yang menewaskan ribuan orang.

Ressa telah dua kali ditahan polisi, tapi dibebaskan dengan jaminan. “Pemerintah memprakarsai serangkaian kasus perdata dan pidana yang bisa membuat dia dijatuhi hukuman hingga 63 tahun penjara,” tutur Clooney,- yang juga mendampingi kasus kriminalisasi dua wartawan Reuters di Myanmar.

Perang terhadap narkotik Duterte telah menuai kecaman global. Amnesty International mendesak Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) segera mengusut peristiwa tersebut. -Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya di Jenewa, Swiss, Kamis, 11 Juli lalu, menyetujui resolusi yang mewajibkan peninjauan internasional yang “komprehensif” atas perang narkotik di Filipina.

 

---

 

IRAK

Kabinet Baru Otoritas Kurdistan

PARLEMEN Otoritas Kurdistan Irak menyetujui kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Masrour Barzani, Rabu, 10 Juli lalu. Sebanyak 88 dari 111 anggota parlemen mendukung 21 menteri baru, yang sembilan di antaranya berafiliasi dengan Partai Demokratik Kurdistan (KDP) pimpinan Barzani.

“Peresmian Pemerintah Regional Kurdistan yang baru menandai era baru bagi Kurdistan. Komitmen saya adalah bekerja sama dengan setiap pihak untuk membangun Kurdistan yang lebih kuat,” ucap Barzani seperti dilansir Middle East Eye. Masrour Barzani adalah putra mantan presiden Masoud Barzani.

Pengesahan otoritas baru Kurdistan, yang beribu kota di Erbil, ini terjadi di tengah perseteruan dengan pemerintah federal di Bagdad. Wilayah semi-otonom Kurdi Irak menggelar referendum kontro­versial tentang kemerdekaan pada Okto­ber 2017 dan mayoritas suara memilih setuju. Referendum itu didukung KDP dan memicu konflik militer dengan pemerintah federal, yang menolak hasilnya.

 

---

 

SWISS

Negara-negara Islam Absen Mengecam Kasus Uighur

PERWAKILAN 22 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat mendesak pemerintah Cina menghentikan penahanan massal terhadap warga etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Tidak ada satu pun negara Islam yang turut menyetujui kesepakatan dalam sidang di Jenewa, Swiss, Kamis, 11 Juli lalu, tersebut.

Dari 22 duta besar yang meneken surat keputusan bersama itu, 21 orang merupakan perwakilan negara Barat, termasuk Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Islandia, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris. Satu-satunya negara Asia adalah Jepang.

Amerika Serikat tidak bersikap karena memutuskan keluar dari forum pembahasan isu Uighur di Dewan HAM sejak tahun lalu. “Ini respons kolektif pertama atas isu ini,” kata seorang diplomat Barat kepada Reuters.

Beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim sebenarnya turut menjadi anggota Dewan, seperti Afganistan, Mesir, Irak, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi. Tapi mereka memilih bergeming.

Kementerian Luar Negeri Cina menyebut kesepakatan itu sebagai fitnah dan bentuk intervensi urusan internal Cina. “Kami sangat tidak puas dan menentang hal ini. Kami telah mengajukan pernyataan tegas kepada negara-negara terkait,” ujar juru bicara kementerian, Geng Shuang, di Beijing.

Perlakuan Beijing terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xinjiang menjadi sorotan internasional. Para pakar PBB dan aktivis hak asasi manusia menyatakan sedikitnya 1 juta orang Uighur dan warga etnis minoritas muslim lain ditahan di kamp-kamp di wilayah barat Cina yang terpencil. Pemerintah Cina mengklaim orang-orang Uighur itu ditempatkan di pusat-pusat pelatihan untuk membantu memberantas paham radikal dan diberi keterampilan baru.