Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu, 9 Maret 2024, parlemen Pakistan memilih Asif Ali Zardari, salah satu pimpinan Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan kiri-tengah, sebagai presiden ke-14 negara itu, dikutip dari Antara. Zardari mantan suami Benazir Bhutto yang dua kali menjabat perdana menteri Pakistan.
Zardari mengalahkan Mahmood Khan Achakzai, politikus veteran dari barat daya Balochistan yang juga kandidat dari oposisi Dewan Sunni Ittehad. Dewan tersebut kelompok politik keagamaan dan menjadi tempat bernaung yang baru bagi para anggota parlemen dari Pakistan Tehreek-e-Insaf.
Profil Asif Ali Zardari
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zardari lahir pada 26 Juli 1955. Pendidikan awalnya di Sekolah Saint Patrick di Karachi, pusat komersial Pakistan dan ibu kota Sindh Selatan. Selanjutnya, ia lulus dari Cadet College Pitaro, kemudian belajar bisnis di London.
Ayahnya, Hakim Ali Zardari politikus. Mulanya Zardari tidak menunjukkan minat terhadap politik. Ia menikah dengan Benazir Bhutto, yang kembali dari pengasingan di London pada 1986. Keduanya menikah pada 1987. Momentum ini pula menandai mula minat Zardari menjajal masuk politik.
Zardari menjadi pusat perhatian setelah istrinya terpilih sebagai perdana menteri wanita pertama di negara itu pada 1988. Zardari juga kebagian jabatan pemerintahan pertamanya sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada masa jabatan kedua Benazir Bhutto yang berlangsung dari 1993-1996. Zardari juga menjadi Menteri Investasi pada 1995-1996.
Laporan Anadolu, pada tahun-tahun terakhir Benazir, Zardari tidak terlibat dalam politik dan sering tinggal di Amerika Serikat. Ia kembali ke Pakistan beberapa hari setelah Benazir terbunuh di Rawalpindi pada 27 Desember 2007.
Di tengah protes keras terhadap pembunuhan Benazir Bhutto, Zardari mengisi kepemimpinan partai, lalu menunjuk Bilawal sebagai ketua dan dirinya sendiri sebagai pimpinan bersama dengan klaimnya atas keinginan istrinya.
Beberapa bulan setelah partainya memenangkan pemilu tahun 2008, ia terpilih sebagai presiden. Itu menjadikannya penguasa de facto negara yang menerapkan demokrasi parlementer, dengan perdana menteri menjabat sebagai kepala eksekutif ini. Para pengamat politil memandang masa jabatan lima tahun Zardari diwarnai dengan kontroversi dan tuduhan korupsi.
