Bila hitam diganti putih

INILAH pertama kalinya warga kulit hitam Afrika Selatan diizinkan terjun ke dunia politik. ''Jutaan warga hitam yang tak pernah memberikan hak suaranya, seperti saya, akan menggunakan haknya dalam pemilu April tahun depan,'' ujar Nelson Mandela, pemimpin Kongres Nasional Afrika (ANC), pekan lalu. Ucapan itu disampaikannya dalam rangka menyambut disahkannya konstitusi baru Afrika Selatan oleh parlemen. Konstitusi baru hasil rancangan komite penyusun undang-undang itu -- terdiri dari warga kulit hitam dan kulit putih -- sekaligus mengakhiri politik apartheid yang mencengkeram Afrika Selatan sejak 1948. Politikus kulit hitam akan dilibatkan dalam keanggotaan parlemen, senat, pemerintahan daerah, dan kepala pemerintahan beserta kabinetnya. Sementara itu, para anggota milisi kulit hitam, yang selama ini dianggap musuh, dilebur ke dalam satuan angkatan bersenjata dan kepolisian Afrika Selatan. ''Sebuah era baru dengan pria dan wanita dari berbagai ras punya hak dan kewajiban yang sama,'' kata Presiden Frederick W. de Klerk. Bila demikian, tak mustahil pemerintah Afrika Selatan bakal berubah warna. Dan Mandela, 75 tahun, pemenang Nobel Perdamaian, yang dibui selama 27 tahun karena memperjuangkan hak-hak kaum hitam, tak ayal bakal terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Hal itu dimungkinkan karena ANC, partainya, diperkirakan bakal meraih mayoritas suara dari 400 kursi parlemen dalam pemilu multipartai tahun depan. Ini karena dukungan 27 juta mayoritas kulit hitam dari 36 juta penduduk Afrika Selatan. Sementara itu, De Klerk -- juga meraih Nobel Perdamaian -- dengan Partai Nasionalisnya menempati urutan kedua. Ganjalan terbesar yang sulit diselesaikan adalah melenyapkan hantu konflik. Sejak De Klerk menghapus apartheid tiga tahun lalu, 12.500 jiwa telah terbunuh. Mereka menjadi korban pertikaian rasial yang dikobarkan Kongres Pan-Afrika dan Partai Kemerdekaan Inkhata, dua partai saingan ANC, yang menolak keikutsertaan kulit putih dalam pemerintahan baru, serta kelompok garis keras kulit putih seperti Front Rakyat Afrika. Kalau hambatan ini tak juga terselesaikan, pemilu tahun depan tak mustahil menjadi ajang pertumpahan darah.