Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Hong Kong, Selasa, 16 Mei 2023, mengatakan perpustakaan umum perlu memastikan memastikan buku-buku tidak melanggar hukum setempat, di tengah kritik bahwa banyak buku dan video yang berkaitan dengan penumpasan Lapangan Tiananmen China kini telah dihapus dari rak perpustakaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Buku-buku ini dapat diakses di toko-toko buku swasta. Jika mereka ingin membeli, mereka bisa membeli,” kata kepala eksekutif Hong Kong John Lee kepada wartawan ketika ditanya tentang penghapusan literatur dan dokumenter 4 Juni dari perpustakaan umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Apa yang perlu dilakukan perpustakaan-perpustakaan adalah memastikan tidak ada pelanggaran hukum di Hong Kong, termasuk hak cipta dan sebagainya, dan juga jika buku-buku itu menyebarkan pesan apa pun yang tidak sesuai dengan kepentingan Hong Kong," tambah Lee, tanpa menguraikan.
Hong Kong, yang kembali ke kekuasaan China dari Inggris pada 1997 dengan janji-janji kebebasan yang luas, dalam beberapa tahun terakhir telah mengekang kebebasan individu di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan China.
Namun, otoritas China mengatakan undang-undang keamanan telah membawa stabilitas setelah protes massa pro-demokrasi pada 2019.
Tugu peringatan publik dan peringatan penumpasan berdarah China di Lapangan Tiananmen pada 1989 pernah diizinkan di Hong Kong, tidak seperti China daratan yang menjadi topik yang tabu dan disensor.
Namun, dalam tiga tahun terakhir, otoritas Hong Kong telah melarang acara penyalaan lilin tahunan pada 4 Juni dengan alasan jarak sosial COVID, dan monumen publik termasuk patung "dewi demokrasi" telah dibongkar dari 3 universitas.
Dengan pencabutan pembatasan COVID tahun ini, beberapa aktivis menyerukan agar acara 4 Juni dilanjutkan.
Koran Hong Kong, Ming Pao, melaporkan lebih dari 40 persen materi video dan buku terkait “tema-tema politik” telah dihilangkan dari perpustakaan-perpustakaan umum sejak 2020.
Komisi Audit yang didukung pemerintah mengatakan dalam laporan April bahwa tinjauan pemerintah selama dua tahun atas bahan perpustakaan hampir selesai tentang "buku perpustakaan yang secara nyata bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan mengeluarkannya dari koleksi perpustakaan".
Undang-undang keamanan nasional, yang menghukum tindakan termasuk subversi dan kolusi dengan kekuatan asing dengan kemungkinan penjara seumur hidup, telah dikritik sebagai alat represi oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat.
REUTERS
Foto 
