Data Pengguna Aplikasi Muslim Pro Diduga Dijual ke Militer Amerika Serikat

Perbesar

Ilustrasi aplikasi Muslim Pro.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

AMERIKA SERIKAT

Data Pengguna Muslim Pro Disebut Bocor

APLIKASI Muslim Pro, penunjuk waktu salat dan Al-Quran digital, menghadapi tekanan besar dari penggunanya. Selain memberikan penilaian negatif, ribuan pengguna Muslim Pro menghapus aplikasi itu dari gawai mereka. Reaksi ini muncul menyusul laporan investigasi Motherboard pada Senin, 16 November lalu, yang mengungkap praktik penjualan data jutaan pengguna Muslim Pro kepada pihak ketiga, salah satunya badan militer Amerika Serikat.

Muslim Pro adalah aplikasi muslim paling populer dan sudah diunduh lebih dari 98 juta kali di 200 negara. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa mengetahui jadwal salat, arah kiblat, hingga lokasi restoran penyedia menu halal dan masjid terdekat. Aplikasi ini juga menyediakan layanan audio pembacaan Al-Quran.

Kepala Komunitas Muslim Pro, Zahariah Jupary, membantah tudingan bahwa pihaknya menjual data penggunanya. Meski demikian, Jupary mengatakan, Muslim Pro telah memutus kerja sama dengan para rekan penyedia data lokasi pengguna aplikasi. “Kami selalu berusaha mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin para pengguna bisa menjalankan ibadah dengan damai,” kata Jupary seperti dilaporkan Middle East Eye.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

AFGANISTAN

Pasukan Amerika Akan Dipulangkan

Pasukan Amerika berpatroli di Afghan National Army (ANA) Base, Logar Afganistan, Agustus 2018. REUTERS

PRESIDEN Donald Trump bakal menarik sekitar 2.000 tentara Amerika Serikat yang bertugas di Afganistan pada Januari mendatang. Pejabat Pelaksana Menteri Pertahanan Amerika Chris Miller mengatakan rencana penarikan tentara itu adalah bagian dari program mengakhiri keterlibatan Amerika dalam perang di Afganistan. “Kami melindungi anak-anak kami dari dampak besar perang,” kata Miller seperti dilaporkan BBC.

Saat ini diperkirakan ada 4.500 personel militer Amerika yang ditempatkan di Afganistan. Amerika mengerahkan militernya dalam operasi menekan milisi bersenjata Taliban setelah terjadinya tragedi serangan teroris di New York pada 2001. Selain di Afganistan, Presiden Trump berencana menarik sekitar 500 tentara yang ditempatkan di Irak. Saat ini ada sekitar 2.500 personel militer Amerika yang bertugas di Irak.

Rencana Presiden Trump memantik kritik dari organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang menjadi sekutu utama Amerika dalam operasi militer di Timur Tengah. Saat ini ada sekitar 12 ribu tentara yang dikirim negara-negara anggota NATO untuk menjaga keamanan kawasan dan melatih militer Afganistan. “Harga yang bakal dibayar karena pergi terlalu dini bakal sangat besar,” kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg seperti dilaporkan Associated Press.

ARMENIA

Pemerintah Jamin Korban Konflik Nagorno-Karabakh

Kendaraan militer melaju di sepanjang jalan saat unit tentara Azerbaijan memasuki wilayah Aghdam di Nagorno-Karabak, 20 November lalu. REUTERS/Kementerian Pertahanan Azerbaijan

PERDANA Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan bertanggung jawab atas dampak pertempuran dengan Azerbaijan kala memperebutkan kawasan Nagorno-Karabakh. Pemerintah, menurut Pashinyan, sedang menyiapkan 15 program menstabilkan keamanan negara dan membantu warga Armenia yang menjadi korban perang untuk membangun kembali hidupnya. “Laporannya akan disampaikan pada Juni 2021. Opini dan reaksi publik akan dipertimbangkan untuk rencana berikutnya,” kata Pashinyan seperti dilaporkan Al Jazeera pada Rabu, 18 November lalu.

Berada di bawah tekanan publik dan parlemen Armenia setelah dinilai keliru menangani konflik, Pashinyan berkukuh menolak mundur. Perang di Nagorno-Karabakh pecah sejak akhir September lalu dan berakhir pada 10 November lewat perundingan damai yang diinisiasi Rusia. Dalam kesepakatan itu, Azerbaijan berhasil mendapatkan wilayah di Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dihuni dan dikendalikan warga Armenia. Konflik ini menewaskan lebih dari 2.400 tentara Armenia. Puluhan ribu warga Armenia pun harus hengkang dari Nagorno-Karabakh.

Pemerintah Azerbaijan memundurkan tenggat bagi tentara dan warga Armenia hingga 25 November untuk keluar dari Distrik Kalbajar yang sebelumnya mereka kuasai. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyatakan keputusan ini menjadi bagian dari kesepakatan damai. Kalbajar menjadi wilayah pertama yang dikembalikan kepada Azerbaijan. “Hunian warga Armenia di Kalbajar itu ilegal. Mereka tidak punya hak memiliki properti di sana,” kata penasihat Presiden Azerbaijan, Hikmat Hajiyev, seperti dilaporkan France24.