Demokrasi,17 bulan lagi?

HARI-HARI di Kuwait masih gelap. Bukan hanya karena asap dari sumur minyak yang terbakar, tetapi juga karena demokrasi yang dijanjikan Emir Jaber Al Sabah, ketika Irak masih menduduki emirat itu, belum kunjung tiba. Emir dan keluarganya selalu punya alasan untuk tidak membagi-bagi kekuasaan kepada orang lain: "Negeri masih belum aman. Yang penting, marilah kita semua memadamkan api di sumur minyak terlebih dahulu." Itu sebabnya, kabinet baru Kuwait yang diumumkan pada minggu ketiga April lalu masih didominasi keluarga Al Sabah tak terlalu mengejutkan rakyat. Hampir semua posisi penting masih dikuasai oleh keluarga dekat Al Sabah. Para teknokrat dan orang sipil lain hanya mendapat posisi yang menyangkut pelayanan sipil -- pekerjaan sangat berat sekarang ini, mengingat infrastruktur negeri ini sedang hancur lebur. Satu-satunya perubahan yang mencolok hanyalah mundurnya Sabah Al-Ahmad, menteri luar negeri selama 26 tahun yang memang sangat dibenci rakyat karena kabur dari Kuwait, sehari sebelum Irak menyerbu. Gejala-gejala itu sebenarnya sudah nampak dari awal pembebasan Kuwait. Lihat, Istana Emirlah yang mendapat prioritas untuk dibangun terlebih dahulu, padahal di seluruh penjuru negara suasana masih kacau-balau. Dan sekarang ia tak hendak melepaskan undang-undang darurat yang mestinya habis berlakunya akhir Mei silam. Dengan alasan keamanan, undang-undang darurat itu diperpanjang lagi sebulan. Untuk mendinginkan Amerika, Selasa pekan lalu Al Sabah sendiri langsung menelepon Presiden Bush, yang sedang berlibur di Maine, untuk menjelaskan perpanjangan keadaan darurat itu. Tetapi, Al Sabah sebenarnya punya soal lain yang lebih besar: pengadilan Kuwait yang dinilai sangat gegabah. Minggu-minggu ini, ketakutan benar-benar mencekam rakyat, terutama orang-orang Palestina, jika sampai dituduh sebagai kolaborator Irak. Seorang yang memiliki kaus bergambar foto Saddam sudah cukup untuk dihukum 15 tahun penjara. Menggunakan peluru sebagai gantungan kunci terkena 12 tahun penjara. Lebih celaka, pengadilan sudah di jungkirbalikkan: tak ada pembela untuk mereka. Saksi pun tak terlalu diperlukan. Dan orang bisa begitu saja ditahan. Menurut Middle East Watch, lembaga hak asasi manusia di Timur Tengah, pada akhir April lebih dari 6.000 orang menjadi tahanan pemerintah Kuwait. Maka, Najib Al Wuqyan, seorang pengacara yang juga diadili lalu menangis keras. "Ketika kita dibebaskan dari Irak, kita berteriak, "Terima kasih, Tuhan, keadilan sudah kembali." Sekarang saya berdiri di sini dan ternyata keadilan yang kita teriakkan dulu tidak ada!" Untunglah, setelah Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lain selama ini seolah membiarkan saja yang terjadi di Kuwait, belakangan ada desakan kuat untuk mengakhiri semua itu. Maka, awal pekan ini Menteri Dalam Negeri Kuwait mengumumkan agar tindakan brutal terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan Kuwait dihentikan. Dan Emir Jaber Al Sabah mengumumkan pemilihan umum akan diadakan tahun depan, sekitar 17 bulan sejak sekarang. Tak jelas mengapa mesti menunggu 17 bulan lagi. Reaksi pertama datang dari sejumlah perwira polisi: mereka mengundurkan diri karena tak setuju dengan imbauan Mendagri. Tak mudah memang, menegakkan demokrasi. YH, DS (Kairo)