Jendral Min Aung Perdana Menteri Myanmar

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jenderal Min Aung memerankan diri sebagai Perdana Menteri Myanmar baru.
Semua penduduk Kota Wuhan akan dites Covid-19 setelah ditemukan kasus pertama baru.
Warga Palestina menolak kompromi penggusuran di Syekh Jarrah.

MYANMAR

Jenderal Min Aung Mengklaim Kursi Perdana Menteri

PEMIMPIN junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, berperan sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara baru pada Ahad, 1 Agustus lalu. Dia juga memperpanjang masa kekuasaan militer hingga 2023, dua kali lebih lama dari keputusan darurat militer selama setahun yang ia tetapkan selepas kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Demi menjalankan tugas-tugas negara secara cepat, mudah, dan efektif, dewan administrasi pemerintah telah membentuk kembali pemerintahan sementara Myanmar," demikian laporan stasiun televisi pemerintah, Myawaddy TV.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jenderal Min Aung menyatakan akan menyelesaikan provisi keadaan darurat hingga 2024 dan memulihkan demokrasi setelah itu. "Saya menjamin tegaknya negara kesatuan berdasarkan demokrasi dan federalisme," katanya.

Sang Jenderal juga menyatakan siap bekerja sama dengan wakil dari ASEAN. Min Lwin Oo, pengacara hak asasi manusia di Norwegia, menyebut pengumuman itu sebagai pelanggaran konstitusi. "Tak ada provisi untuk membentuk pemerintahan sementara dalam konstitusi," ucapnya kepada RFA.

CINA

Semua Penduduk Kota Wuhan Dites Covid-19

MARKAS besar pencegahan dan pengendalian Covid-19 Provinsi Hubei, Cina, mulai melakukan tes Covid-19 terhadap semua penduduk Kota Wuhan, ibu kota provinsi itu, pada Selasa, 3 Agustus lalu. Menurut Xinhua, tes dilakukan setelah tujuh pekerja migran di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Wuhan dinyatakan mengidap virus corona.

Wuhan menjadi pusat perhatian dunia ketika wabah Covid-19 pertama kali muncul di kota berpenduduk 11 juta jiwa itu pada akhir 2019. Kota itu sempat ditutup selama sekitar sebulan hingga pasien Covid-19 terakhir dinyatakan sembuh. Kasus tujuh pekerja ini adalah temuan pertama setelah Wuhan tidak melaporkan kasus baru selama lebih dari setahun.

Jumlah kasus harian Covid-19 di Cina meningkat sejak Maret lalu, dari sekitar 4 kasus menjadi 98 kasus pada Ahad, 1 Agustus lalu. Sekitar 15 provinsi dilanda pandemi. Pemerintah lantas menggelar tes massal dan menutup wilayah. Pemerintah menyebutkan peningkatan jumlah kasus ini terjadi karena virus corona varian delta dan musim liburan wisatawan domestik.

ISRAEL

Warga Palestina Menolak Kompromi Penggusuran

Pembacaan keputusan bagi warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di yang menghadapi penggusuran, di Mahkamah Agung Israel, Yerusalem 2 Agustus 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

WARGA Palestina menolak tawaran pengadilan tinggi Israel dalam penyelesaian sengketa permukiman di Syekh Jarrah, Yerusalem Timur, pada Senin, 2 Agustus lalu. Pengadilan Israel menyatakan empat keluarga Palestina, di antara lusinan yang terancam penggusuran di sekitar daerah itu, akan tetap menjadi "penyewa yang dilindungi" yang tidak dapat diusir selama mereka membayar sewa kepada Nahalat Shimon, perusahaan properti Yahudi yang membeli tanah tersebut pada 2003.

Warga Palestina, sebaliknya, tetap menuntut pengakuan hak atas properti tersebut. "Mereka memberikan banyak tekanan kepada kami untuk mencapai kesepakatan dengan pemukim Israel," tutur Muhammad el-Kurd, salah seorang anggota keluarga Palestina yang bersengketa. "Tentu saja kami tolak."

Ancaman penggusuran di Syekh Jarrah memicu kerusuhan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ketegangan ini berujung pada perang di Gaza setelah Hamas meluncurkan roket-roket ke kawasan Israel pada Mei lalu.

Palestina mengklaim sebagai pemilik sah Syekh Jarrah, yang dijamin oleh Yordania ketika mereka menetap di sana seusai perang Arab-Israel pada 1948. Israel mencaploknya pada 1967 dan mengklaim wilayah itu sebagai ibu kota. Klaim ini tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional. Warga Palestina menggugat kasus ini ke pengadilan Yerusalem, tapi ditolak pada 2020 dan penggusuran pun dimulai.