Kilas Balik Kemerdekaan Sudan Selatan: Negara Termuda Anggota PBB ke 193

TEMPO.CO, Jakarta -Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia. Setelah puluhan tahun berkonflik dengan Sudan, negara tersebut resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2011.

Bagaimana kisah dibalik deklarasi tersebut?

Profil Sudan Selatan

Sudan Selatan terletak di timur laut Afrika. Dilansir dari laman Britannica, negara ini berbatasan dengan Sudan di sebelah utara, Etiopia di sebelah timur, Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan, serta Republik Afrika Tengah di sebelah barat.

Sudan Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk sabana subur, rawa, dan hutan hujan yang merupakan rumah bagi banyak spesies satwa liar. Penduduknya didominasi budaya Afrika yang cenderung menganut kepercayaan Kristen atau animisme dan telah lama berselisih dengan pemerintah utara Sudan yang sebagian besar Muslim dan Arab.

Sejarah Kemerdekaan

Pada abad ke-15 hingga 19, Sudan Selatan dihuni oleh banyak kelompok etnisnya saat ini. Setelah Sudan diserbu pada tahun 1820 oleh raja muda Mesir di bawah Kekaisaran Ottoman, Muhammad Ali, Sudan selatan dijarah untuk dijadikan budak.

Pada akhir abad ke-19, Sudan berada di bawah kekuasaan Inggris-Mesir. Sudan bagian utara dapat menerima pemerintahan Inggris relatif cepat, sementara Sudan bagian selatan tidak. Oleh karena itu, energi Inggris di utara diarahkan pada upaya modernisasi, sedangkan di selatan lebih fokus untuk menjaga ketertiban.

Pada tahun 1956, Sudan resmi merdeka. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, pemerintahan sulit memenangkan penerimaan umum dari konstituen politik yang beragam di negara itu, terutama di selatan.

Selanjutnya : Konflik di Sudan...


Konflik di Sudan bermula ketika para pemimpin utara berharap agar hukum dan budaya Islam diperluas ke seluruh bagian negara. Mayoritas penduduk di Sudan selatan kemudian mengangkat senjata karena khawatir daerahnya akan semakin terpinggirkan. Ketakutan itu akhirnya menyebabkan perang saudara yang panjang, mulai tahun 1955 hingga 1972.

Berakhirnya perang saudara pada 1972 terjadi karena Perjanjian Addis Ababa. Akan tetapi, perjanjian itu hanya mengakhiri konflik untuk sementara. Pada 1983, pertempuran kembali meluas.

Diskusi, gencatan senjata, dan kesepakatan antara para pemimpin tidak kunjung menyelesaikan konflik. Hingga pada tahun 2005, Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) berhasil mengakhiri peperangan dan menghasilkan garis besar langkah-langkah baru untuk berbagi kekuasaan, mendistribusikan kekayaan, dan memberikan keamanan di Sudan.

Perjanjian tersebut juga memberikan status semi-otonom Sudan Selatan serta menetapkan bahwa referendum kemerdekaan untuk wilayah tersebut akan diadakan dalam enam tahun.

Meskipun sempat menemui beberapa kendala, referendum kemerdekaan Sudan Selatan benar-benar terjadi. Pada 9-15 Januari 2011, diadakan pemungutan suara dengan hasil yang menunjukkan referensi besar selatan untuk memisahkan diri. Pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan akhirnya merayakan kemerdekaannya.

Anggota PBB ke-193

Dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas besar PBB di New York, 14 Juli 2011, Sudan Selatan resmi diakui sebagai anggota ke-193. Sebagaimana dilansir dari Reuters, tepuk tangan pecah di majelis itu ketika Sudan Selatan menjadi negara pertama yang bergabung dengan badan dunia itu sejak Montenegro pada 2006.

“Selamat datang, Sudan Selatan. Selamat datang di komunitas bangsa-bangsa,”kata Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB kala itu.

Selanjutnya: Presiden Sudan Selatan Majelis Joseph Deiss berkata...

Presiden Majelis Joseph Deiss menyampaikan bahwa itu adalah "momen bersejarah dan menggembirakan." Bendera Sudan Selatan yang memiliki garis-garis hitam, merah dan hijau, serta dilapisi dengan segitiga biru dan bintang emas kemudian dikibarkan di luar markas besar PBB.

Setelah merdeka, Sudan Selatan juga akan menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan mewarisi serangkaian perselisihan dengan Sudan. Meski demikian, perwakilan dari kedua negara berjanji untuk melupakan masa lalu dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan secara damai.

10 Tahun Setelah Merdeka

Meskipun memiliki harapan tinggi usai deklarasi kemerdekaan, 10 tahun kemudian Sudan Selatan terpelosok dalam pertempuran yang menewaskan hampir 400.000 orang, korupsi yang berakar, dan krisis kemanusiaan yang memburuk.

“Setelah 10 tahun kemerdekaan, penduduk Sudan Selatan tidak memiliki banyak hal untuk dirayakan,” kata Joshua Craze, seorang peneliti di London School for Economics yang telah bekerja di Sudan Selatan sejak 2008, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Salva Kiir, mantan pemimpin pemberontak, dilantik sebagai presiden pertama Sudan Selatan, dengan Riek Machar, pemimpin pemberontak lainnya, sebagai wakilnya. Akan tetapi, keduanya kemudian saling berebut kekuasaan.

Pada Juli 2013, Kiir memecat Machar dan seluruh kabinet. Perang saudara lantas meletus lima bulan kemudian.

Pada tahun 2018, kesepakatan damai ditandatangani. Pertempuran skala besar kemudian mereda, namun bentrokan antar komunal terus berlanjut dan bagian-bagian penting dari perjanjian tersebut belum dilaksanakan, terutama tentara nasional bersatu yang menggabungkan pasukan oposisi dan pemerintah.

Pemungutan suara dijadwalkan pada tahun 2023. Akan tetapi, banyak warga Sudan Selatan yang muak dan meminta Kiir dan Machar untuk mengundurkan diri sebelum itu.

Sementara proses perdamaian Sudan Selatan berjalan pincang, situasi kemanusiaan semakin memburuk. Menurut PBB, lebih dari delapan juta orang di negara termuda di dunia itu bergantung pada bantuan. 

SITI NUR RAHMAWATI
Baca juga : Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Sudan Selatan Dipecat