Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Malaysia membentuk unit khusus untuk memastikan isu 3R – suku, agama, dan keluarga kerajaan, tidak dimainkan selama pemilihan negara bagian dan sela Kuala Terengganu pada bulan depan. Politik identitas terus menjadi kekhawatiran pasca-pemilu yang memecah belah tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemilihan negara bagian itu akan mengadu koalisi multi-etnis Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, yang progresif di satu sisi. Di sisi lain aliansi etnis Melayu-Muslim Perikatan Nasional, yang sebagian besar konservatif yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah tidak ingin melihat ada perpecahan bertaburan di Malaysia. Ia tidak ingin ada partai yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan politik dengan menyalahgunakan isu 3R.
"Kami memiliki kebebasan berbicara, tetapi kami tidak memiliki kebebasan untuk memfitnah dan mengadu domba satu sama lain menggunakan 3R,” kata Fadzil kepada wartawan usai menghadiri peringatan Maal Hijrah tingkat nasional di World Trade Center di Jakarta, Rabu, 19 Juli 2023, dilansir New Strait Times.
Fahmi mengatakan undang-undang itu ada untuk melindungi keselamatan dan keamanan publik. Menurutnya, pihak berwenang siap mengambil tindakan yang wajar untuk perdamaian dan persatuan negara.
Selain mengikat polisi, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pemerintah Malaysia juga menjangkau perusahaan platform media sosial bersama dengan kementeriannya untuk tujuan ini.
Pemerintah koalisi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan menghadapi mosi kepercayaan publik pertamanya pada pemilihan negara bagian nanti. Keenam negara bagian: Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah, akan memilih pada 12 Agustus 2023
Jajak pendapat daerah tidak akan secara langsung mempengaruhi mayoritas dua pertiga suara Anwar di parlemen. Namun, kekalahan yang signifikan bagi koalisinya dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepemimpinannya dan menggoyahkan blok penguasanya,
Anwar berkuasa setelah pemilihan nasional yang diperjuangkan dengan ketat dan memecah belah pada November 2022. Blok Muhyiddin diharapkan menjadi tantangan kuat bagi Anwar setelah membuat terobosan besar di jantung Melayu.
Pilihan Editor: Malaysia Dakwa Pemimpin Oposisi Sanusi Nor, Diduga Hina Sultan
REUTERS | NEW STRAIT TIMES
Foto 
