Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, didakwa mengkorupsi dana Covid-19.
Penembakan massal terjadi di acara Saksi-saksi Yehuwa di Jerman.
Aktivis kritik forum ASEAN di Bali yang mengundang junta militer Myanmar.
Malaysia
Muhyiddin Didakwa Korupsi Dana Covid-19
MANTAN Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, didakwa dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang melalui dana pandemi Covid-19 di masa pemerintahannya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jaksa menuduhnya menerima suap sebesar 120 juta ringgit atau sekitar Rp 410 miliar dari perusahaan yang mendapat keuntungan dalam program belanja darurat pemerintah. Muhyiddin mengajukan pembelaan di pengadilan Kuala Lumpur pada Jumat, 10 Maret lalu, dan dibebaskan dengan jaminan, tapi paspornya tetap ditahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhyiddin menolak semua dakwaan. Dia menyatakan bahwa selama 50 tahun berpolitik dia tak pernah melanggar hukum dan aturan. "Saya menerima tuduhan terhadap saya dengan sabar. Saya sadar bahwa dalam dunia politik ada musuh yang ingin menghancurkan saya, keluarga saya, dan partai saya, terutama ketika saya dihadapkan dengan musuh politik yang tamak," katanya selepas sidang seperti dikutip MalaysiaNow.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Muhyiddin Yassin menjadi perdana menteri selama Maret 2020-Agustus 2021. Namanya meroket setelah munculnya "gerakan Sheraton", pertemuan sejumlah anggota parlemen dari koalisi partai berkuasa Pakatan Harapan dengan oposisi di Hotel Sheraton, Kuala Lumpur, pada 23 Februari 2020. Manuver politik ini mengakhiri kekuasaan Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim. Muhyiddin kemudian membentuk koalisi Perikatan Nasional yang membawanya duduk di kursi perdana menteri. Sejak saat itu hubungan Muhyiddin dan Anwar makin tegang. Apalagi Muhyiddin berusaha menahan langkah Anwar untuk menjadi perdana menteri setelah pemilihan umum pada November 2020 yang menghasilkan "pemerintahan yang menggantung" karena tak ada partai atau koalisi partai yang menang mutlak.
Jerman
Penembakan massal di Hamburg
Penembakan massal terjadi di Jehovah's Witnesses Kingdom Hall di Hamburg pada Kamis, 9 Maret lalu. Delapan orang meninggal, termasuk penembaknya, dan sejumlah orang terluka. Tersangka penembakan diduga anggota sebuah kelompok keagamaan berusia 30-40 tahun. Belum jelas motif penembakan ini.
Polisi berada di dalam gedung setelah terjadinya penembakan, yang menewaskan enam orang dan beberapa lainnya luka-luka di kota Hamburg, Jerman, 10 Maret 2023. Reuters/Fabian Bimmer
Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut penembakan itu sebagai "tindakan kekerasan yang brutal". "Pikiran saya bersama mereka dan orang yang mereka cintai," tulisnya di akun Twitter-nya.
Saksi-Saksi Yehuwa atau Jehovah's Witnesses adalah aliran dalam agama Kristen yang punya pandangan khusus mengenai trinitas. Penganutnya kini mencapai 8,7 juta orang, termasuk sekitar 170 ribu orang di Jerman. Di masa Orde Baru di Indonesia, kelompok ini pernah dilarang, tapi kini diterima sebagai bagian dari Kristen.
Myanmar
Indonesia Undang Junta dalam Forum ASEAN
JUSTICE for Myanmar (JFM), kelompok aktivis hak asasi manusia Myanmar, mengecam langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengundang perwakilan junta militer Myanmar ke ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism di Bali, 8-10 Maret 2023. “Undangan tersebut tidak hanya melegitimasi junta, tapi juga memberikannya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang langkah-langkah guna mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, yang dapat membantu mereka menghindari langkah-langkah ini sebagai bagian dari kegiatan kriminal terorganisasi mereka," ucap Yadanar Maung, juru bicara JFM, dalam pernyataannya.
Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah menyepakati tidak mengundang junta dalam pertemuan tingkat tinggi. Hanya perwakilan nonpolitik atau nonmiliter yang dapat menghadiri forum-forum ASEAN. Para aktivis mengkritik tidak konsistennya ASEAN dalam menjalankan kebijakan ini. Sejauh ini hanya pertemuan tingkat menteri luar negeri yang benar-benar tidak dihadiri junta. Sejumlah pertemuan lain masih dihadiri wakil junta.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
