Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Momen

13 Oktober 2014 | 00.00 WIB

Momen
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

MALAYSIA
Ledakan Granat Tangan

Ledakan terjadi di Bukit Bintang, Malaysia, menjelang subuh, Kamis pekan lalu. "Kami yakin ini granat tangan yang diletakkan di depan pub," kata Kepala Polisi Kuala Lumpur Tajudin Mohamad Isa kepada AFP. Serpihan granat yang meledak juga ditemukan di bawah sebuah mobil di lokasi.

Seorang petugas parkir tewas dan 12 orang lain terluka dalam ledakan di kawasan belanja dan hiburan, tepatnya di area luar pub di Sun Complex, itu. Korban tewas adalah warga Malaysia, Tiong Kwang Yie. Delapan korban luka juga warga Malaysia, ditambah dua warga Cina, seorang warga Singapura, dan satu lagi warga Thailand. Semuanya dilarikan ke Rumah Sakit Kuala Lumpur.

Kantor Berita Bernama melaporkan ada empat mobil di lokasi ketika ledakan terjadi. Polisi menyebutkan dua bom dilempar dari lantai dua area parkir. Satu bom meledak di depan klub malam, satu lagi di bawah mobil Toyota Camry. Kini motif peledakan granat itu masih dalam penyelidikan. Polisi menduga ledakan akibat perseteruan geng.

Asisten Komisaris Senior Gan Kong Meng, Kepala City CID, mengatakan beberapa orang menjadi target ledakan. Polisi menyebutkan sejauh ini tak ada indikasi keterlibatan teroris. Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi juga tak bisa memberikan konfirmasi mengenai rumor keterlibatan teroris karena ledakan masih dalam penyelidikan polisi. "Saya akan minta PDRM (Polisi Kerajaan Malaysia) mengeluarkan pernyataan jika sudah ada kesimpulan," ujarnya.

MYANMAR
Ampunan untuk Ribuan Tahanan

Pemerintah Myanmar mengumumkan telah mengampuni ribuan tahanan dan akan membebaskan mereka akhir tahun ini. Pembebasan 3.073 tahanan, termasuk 58 warga negara asing, itu merupakan bagian dari amnesti yang dijanjikan Presiden Thein Sein sejak tahun lalu.

Di situs Kementerian Informasi Myanmar disebutkan amnesti itu diberikan dengan alasan "perdamaian dan stabilitas" dan "aturan dalam undang-undang". Pembebasan tahanan juga merupakan salah satu usaha pemerintah Myanmar menarik simpati menjelang pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), November mendatang.

Sebagian besar tahanan yang dibebaskan, seperti dilansir dari situs inquirer.net, memang para pelaku kejahatan ringan. Namun di antara mereka terdapat pula delapan mantan pejabat intelijen yang ditahan satu dekade lalu sebagai bagian dari pembersihan oleh militer yang berkuasa.

Amnesti itu merupakan salah satu dari program reformasi yang dicanangkan Presiden Thein Sein setelah memenangi pemilihan umum pada 2010. Pada Juli 2013, ia berjanji akan membebaskan semua tahanan politik. Janji ini ternyata selalu tertunda.

Wakil dari Kelompok Mantan Tahanan Politik Myanmar, Ye Aung, yang bekerja sama dengan pemerintah dalam negosiasi pembebasan tahanan politik, memperkirakan masih ada 75 tahanan politik tetap di balik jeruji besi. "Melepaskan tahanan adalah langkah baik. Kami menyambut itu. Tapi kami ingin pemerintah melepaskan lebih banyak. Secara politis, tidak ada artinya tanpa pembebasan tahanan politik," kata Ye Aung.

CILE
Penghentian Operasi Perusahaan Kanada

Mahkamah Agung Cile memerintahkan perusahaan tambang emas asal Kanada, Goldcorp, menghentikan kegiatan penambangannya sampai ada konsultasi dengan masyarakat adat setempat. Berdasarkan putusan itu, izin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan harus dihentikan hingga ada konsultasi baru dengan masyarakat setempat berdasarkan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Putusan itu merupakan hasil banding yang diajukan masyarakat Diaguita di Cile utara terhadap pengembangan tambang emas dan tembaga Goldcorp di lokasi El Morro. Masyarakat Diaguita mengatakan penambangan El Morro senilai hampir US$ 4 miliar itu dapat mencemari sungai.

Dalam wawancara dengan Associated Press, perwakilan warga Diaguita, Maglene Campilley, menyambut bahagia putusan Mahkamah Agung. "Masyarakat Diaguita sangat senang atas adanya keadilan dari orang-orang yang membela ibu pertiwi, sumber daya air, dan tanah adat kami," katanya seperti dikutip BBC, Selasa pekan lalu.

Pada April lalu, Pengadilan Tinggi menolak permintaan warga Diaguita agar Goldcorp menghentikan penambangannya karena dianggap tak berkonsultasi dengan masyarakat setempat. Warga Diaguita akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Perusahaan pertambangan yang berbasis di Vancouver itu mengatakan baru saja menerima putusan dari Mahkamah Agung. "Kami... sedang meninjau untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ucap juru bicara Goldcorp, Christine Marks, melalui surat elektronik kepada Canadian Press. Namun, menurut dia, perusahaan tetap berkomitmen membuka dialog transparan dengan para pemangku kepentingan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus