MOMEN

SRI LANKA
Pengadilan Fonseka Ditunda

HAKIM pengadilan militer menunda satu dari dua persidangan mantan panglima angkatan bersenjata Sri Lanka, Sarath Fonseka. Tiga anggota hakim ingin mengklarifikasi apakah dua set persidangan dapat digelar sekaligus. Pihaknya bermaksud meneliti apakah tuduhan pelanggaran pembelian peralatan militer harus digabungkan dengan kasus lain atau diadili oleh hakim lain.

Sehari sebelumnya, Fonseka hadir dalam persidangan atas tuduhan berpartisipasi dalam politik saat dia masih menduduki jabatan militer. Hakim yang sama memutuskan melanjutkan sidang seputar tuduhan persiapan kampanye kepresidenan sementara Fonseka masih berdinas di militer. Peradilan akan dilanjutkan tiga pekan mendatang.

Fonseka membantah kedua tuduhan. Menurut dia, kasus ini diajukan guna mencegah dirinya berkampanye untuk meraih kedudukan di parlemen bulan depan. Sidang pada Rabu pekan lalu telah mendengar tuduhan bahwa Fonseka melanggar prosedur pengadaan militer. ”Hakim militer tahu sejak diangkat bahwa mereka telah ditunjuk untuk dua persidangan,” kata juru bicara Anura Kumara Dissanayake.

NIGERIA
Penjabat Presiden Bubarkan Kabinet

PENJABAT Presiden Nigeria Goodluck Jonathan membubarkan kabinet bentukan Presiden Umaru Yar’Adua. Jonathan ingin menegaskan kewenangannya setelah ia ditunjuk menjadi penjabat presiden menggantikan Umaru Yar’Adua, Februari lalu.

Menteri Penerangan Dora Akunyili Jonathan akan segera mengumumkan nama-nama yang akan mengisi kabinet mendatang. Menteri itu akan bertanggung jawab atas berbagai kementerian. Jonathan juga harus menyerahkan daftar nama menteri baru ke majelis nasional.

Juru bicara Jonathan, Ima Niboro, mengatakan pembubaran kabinet dirancang untuk menyuntikkan ”darah segar” dan membawa kekuatan yang lebih besar untuk pemerintahan. Jonathan tampaknya akan mendapat dukungan dari beberapa tokoh berkuasa di negara itu. Setidaknya sebagian besar dari 42 anggota kabinet lama dipertahankan. ”Lebih dari setengah akan kembali dan kami mengharapkan hal itu (pemerintah baru) minggu depan,” kata seorang sumber yang dekat dengan penjabat presiden kepada AFP.

CINA
Australia Minta Akses Pengadilan Rio Tinto

AUSTRALIA mendesak Cina memberikan akses penuh ke pengadilan empat anggota staf Rio Tinto. Keempat orang itu didakwa sebagai mata-mata perdagangan yang bisa mengganggu hubungan politik dan ekonomi kedua negara. ”Dunia akan melihat bagaimana kasus pengadilan khusus ini digelar,” kata Perdana Menteri Kevin Rudd kepada wartawan. Dia menambahkan, pemerintah Australia akan melakukan semua upaya yang diperlukan untuk mendukung kepentingan staf pertambangan Anglo-Australia itu.

Cina menangkap dan menahan empat anggota staf Rio, termasuk warga Australia, Stern Hu, pada Juli tahun lalu, dan bakal memulai sidang mereka di Shanghai pekan ini dengan tuduhan penyuapan serta mencuri rahasia bisnis. Sidang akan terbuka untuk mendengar tuduhan penyuapan dan ditutup untuk urusan dengan tuduhan pelanggaran rahasia bisnis, tapi Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan para diplomat konsuler harus memiliki akses ke sana di bawah perjanjian dengan Beijing. ”Saya kecewa atas adanya indikasi dari para pejabat Cina dan pengadilan bahwa para pejabat Australia tidak dapat hadir dalam pengadilan kasus itu,” kata Smith kepada wartawan.

Merespons desakan tersebut, juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Qin Gang, mengatakan pengadilan atas empat anggota staf Rio Tinto pekan depan tersebut seharusnya tak ”dipolitisasi”. Pemberian akses ini terkait dengan kedaulatan hukum Cina. ”Jangan mencampuradukkan kedaulatan hukum Cina dengan perjanjian konsuler Cina dan Australia,” ujar Qin.

KOREA UTARA
Mantan Pejabat Tinggi Dihukum Mati

KEPALA Departemen Perencanaan dan Keuangan Partai Komunis Korea Utara Pak Nam-gi, 77 tahun, dihukum mati karena dianggap bertanggung jawab atas kegagalan devaluasi mata uang. Pak dieksekusi regu tembak di Pyongyang pekan lalu. Pak didakwa menghancurkan perekonomian nasional dengan sengaja.

Sebelum dieksekusi, Pak dipecat dari jabatannya terkait dengan perdebatan di tingkat kepemimpinan partai soal siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan devaluasi mata uang. Terakhir kali nama Pak terdengar pada Januari lalu saat dia menemani pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il, dalam sebuah kunjungan inspeksi. Mengutip sumber anonim, harian Yonhap menyebutkan bahwa banyak warga Korea Utara yakin pemerintah menggunakan Pak sebagai kambing hitam atas kegagalan reformasi mata uang.

Pada November 2009, Korea Utara mendevaluasi mata uang dari 100 won menjadi 1 won. Hal itu dilakukan sebagai upaya menghapuskan perekonomian pasar bebas. Langkah itu justru menjadi blunder dan menimbulkan kemarahan publik. Akibatnya, simpanan disapu bersih, harga-harga melonjak, dan jaringan distribusi terganggu sehingga memperburuk kelaparan. Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) Won Sei-hoon mengatakan devaluasi itu memicu kerusuhan walaupun kemudian dihentikan paksa.

PALESTINA
Presiden Brasil Kritik Israel

PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengkritik Israel atas konflik berkepanjangan dengan Palestina. Dia menegaskan kembali dukungannya terhadap Palestina merdeka dan bersedia melakukan apa pun untuk membantu rakyat Palestina.

Kantor berita pemerintah Agencia Brasil yang mengutip Presiden mengatakan bahwa dia mendukung negara Palestina merdeka, dan percaya bahwa Palestina dan Israel akan menemukan cara untuk berdamai. Dalam kunjungan ke Ramallah, Presiden Lula meresmikan Jalan Brasil, yang terletak di depan markas besar Otoritas Palestina. Lula juga meletakkan bunga di makam pemimpin Palestina, Yasser Arafat, yang meninggal pada 2004.

Lula juga mengkritik pembangunan tembok pembatas Tepi Barat Israel. Dia mengatakan bahwa pembangunan itu menyebabkan penderitaan besar-besaran. ”Ini memisahkan keluarga dan pertemanan, menghambat produksi dan sebagai akibatnya menyebabkan ketakutan berinvestasi,” katanya.

Saat berada di Israel, Presiden Lula menolak mengunjungi makam pendiri rezim Zionis, Theodore Hertzel. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Rezim Zionis Israel, Avigdor Lieberman, berniat memboikot kunjungan Presiden Brasil tersebut.

PAKISTAN
Sidang Kasus Orang Hilang Dimulai

MAHKAMAH Agung Pakistan memulai persidangan melawan pemerintah atas tuduhan keterlibatan negara dalam penghilangan ribuan warga dengan mengatasnamakan ”perang melawan teror”. Pengadilan telah menyelesaikan pemeriksaan akhir pada Kamis pekan lalu dan akan mendakwa pemerintah Pakistan terlibat dalam penghilangan paksa ribuan orang yang dituduh terlibat aksi terorisme.

Dalam bukti yang diajukan ke pengadilan pekan lalu, Jaksa Agung menyatakan setidaknya 1.600 orang hilang dalam kurun waktu 2001 dan 2008. Tapi sebuah kelompok hak asasi untuk orang hilang mengatakan jumlahnya bisa mencapai 8.000 orang.

Jaksa Agung merekomendasikan pengadilan mendirikan dewan yudisial untuk membantu memeriksa kasus. ”Itu akan berarti pemerintah akhirnya setuju menggali kasus ini lebih dalam,” katanya. ”Ada kemungkinan perwira badan intelijen negara juga akan dimintai keterangan oleh pengadilan.”

Kelompok-kelompok hak asasi menuduh pemerintah melanggar hak-hak warganya dengan menahan mereka secara rahasia dan gagal membuktikan keterlibatan dengan kejahatan atau membawa mereka ke pengadilan. Robert Fisk, wartawan The Independent, mengatakan orang-orang yang hilang itu diyakini ditahan di penjara rahasia di Pakistan. ”Ada sekitar 120 penjara bawah tanah di Lahore saja,” katanya.

Ninin Damayanti (BBC, AFP, AP, Xin Hua, VOA, Al-Jazeera)