Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Lebanon Joseph Aoun menunjuk Nawaf Salam menjadi perdana menteri, pada Senin, 13 Januari 2025. Nawaf Salam, Presiden Mahkamah Internasional di Den Haag, diumumkan sebagai Perdana Menteri Lebanon. Salam datang di tengah Lebanon yang sedang pulih dari konflik selama 14 bulan antara Israel dan Hizbullah, dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Jenderal Kepresidenan Lebanon, Antoine Choucair, mengatakan penunjukan tersebut dilakukan setelah Salam mendapat dukungan 84 dari 128 anggota parlemen Lebanon. Adapun 9 anggota lainnya memilih Najib Mikati, perdana menteri sementara saat ini untuk meneruskan jabatannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penunjukan Salam untuk membentuk pemerintahan tercapai setelah kekosongan jabatan selama dua tahun di tengah perpecahan politik dan memburuknya situasi ekonomi nasional. Parlemen Lebanon menunjuk Joseph Aoun sebagai presiden baru menggantikan Michel Aoun yang jabatannya berakhir pada 2022.
1. Karier Nawas Salam
Nawas Salam memiliki karier yang panjang di Lebanon dan profil internasional. Ia menjabat sebagai Presiden Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru-baru ini memutuskan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.
Perjalanannya sebagai perdana menteri Lebanon disebut bakal mengalami tantangan yang signifikan. Salam akan ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru di tengah buruknya situasi ekonomi Lebanon yang ditimbulkan oleh Israel.
2. Anak Pendiri Middle East Airlines
Salam lahir di Beirut pada 15 Desember 1953. Ayahnya, Abdullah Salam salah satu pendiri Middle East Airlines, maskapai penerbangan nasional Lebanon, dikutip dari The New Arab. Ia menempuh pendidikan tinggi belajar ilmu sosial dan ilmu sejarah di Prancis. Salam belajar ilmu hukum di Amerika Serikat.
3. Membangun Karier
Pada 1999, ia terpilih sebagai anggota Kantor Eksekutif Dewan Ekonomi dan Sosial hingga 2002. Ia terlibat dalam berbagai badan pemerintah yang bertujuan untuk mereformasi hukum pemilu. Karier diplomasi dia bermula saat ditunjuk sebagai Duta Besar dan Perwakilan Tetap Lebanon untuk PBB dan perwakilannya di Dewan Keamanan antara 2007 dan 2017. Salam juga merupakan Perwakilan Lebanon untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 2016 dan 2018.
4. Pengacara dan Karier di Bidang Hukum
Salam membangun karier hukum sebagai pengacara di Takla Law Firm dan mengajar hukum internasional dan hubungan internasional di American University of Beirut. Pada 2018, Salam ditunjuk sebagai hakim ICJ dari Lebanon, yang kemudian diangkat sebagai presiden pengadilan tertinggi PBB tersebut pada 2024. Selama masa jabatan Salam, ICJ memutuskan pada Juli 2024 bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, adalah tindakan yang melanggar hukum internasional.
Ida Rosdalina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
