Pemilu Thailand | tempo.co

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Partai reformis Gerakan Maju menang dalam pemilihan umum Thailand.
Calon perdana menterinya hendak dijegal dengan aturan pengungkapan kekayaan.
Pelapor PBB ungkap impor senjata junta militer Myanmar senilai US$ 1 miliar.

Thailand

Kemenangan Partai Reformis

PARTAI Gerakan Maju (Move Forward) meraih kursi parlemen terbanyak dalam pemilihan umum Thailand pada Ahad, 14 Mei lalu. Partai ini mendapat 152 dari total 500 kursi majelis rendah. Pheu Thai, partai pimpinan Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, menempati posisi kedua terbanyak dengan 141 kursi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pita Limjaroenrat, calon perdana menteri dari Partai Gerakan Maju, menyatakan partainya telah menggalang koalisi dengan Pheu Thai dan enam partai lain sehingga menguasai 313 kursi parlemen. "Sebanyak 313 suara yang kami punya di majelis rendah sudah cukup dalam sebuah sistem demokrasi yang normal dan kami tidak perlu lagi mencari mitra baru," katanya seperti dikutip BBC pada Kamis, 18 Mei lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pita, politikus 42 tahun alumnus Harvard University, Amerika Serikat, menyatakan prioritas pemerintahannya bila menjadi perdana menteri adalah demiliterisasi, demonopolisasi, dan desentralisasi. "Hanya dengan tiga pendekatan itu kami dapat sepenuhnya mendemokratisasi Thailand dan memastikan Thailand kembali ke bisnis, ke arena global," ujarnya kepada CNN.

Meski demikian, koalisi partai Pita tak menjamin ia dapat membentuk pemerintahan baru. Langkahnya dapat dijegal oleh 250 anggota Senat yang diangkat militer, kewenangan yang disahkan melalui konstitusi yang diamendemen setelah kudeta militer pimpinan Prayut Chan-o-cha, yang kini menjadi perdana menteri, pada 2014.

Palang Pracharat, partai promiliter, mengajukan kasus ke Komisi Pemilihan Umum yang menuduh Pita memiliki saham iTV, kanal televisi yang sudah lama berhenti bersiaran, tapi tak mengungkapkannya dalam laporan harta kekayaannya. Ini suatu pelanggaran yang dapat mendiskualifikasi Pita sebagai kandidat perdana menteri.

Swiss

Junta Myanmar Mengimpor US$ 1 Miliar Senjata

THOMAS Andrews, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, menyatakan Dewan Administrasi Negara, nama resmi junta militer Myanmar, telah mengimpor senjata, suku cadang, dan bahan baku senjata senilai US$ 1 miliar atau hampir Rp 145 triliun sejak kudeta militer pada Februari 2021. Hal itu disampaikan Andrews dalam laporan terbarunya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Rabu, 17 Mei lalu.

Tentara berjaga saat warga sipil memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Februari 2021. REUTERS/Stringer

Barang itu paling banyak diimpor dari Rusia (senilai US$ 406 juta), diikuti Cina (US$ 267 juta), Singapura (US$ 254 juta), India (US$ 51 juta), dan Thailand (US$ 28 juta). Pengiriman sebagian barang tersebut bahkan disetujui oleh pemerintah negara bersangkutan. Cina, misalnya, melanggar Traktat Perdagangan Senjata dengan terus mengirim pesawat tempur K-8 dan FTC-2000G.

Singapura menjadi negara utama untuk perlaluan pengiriman suku cadang, bahan baku, dan peralatan pembuatan senjata ke Myanmar. Andrews menyatakan pemerintah Singapura tidak terlibat dalam ekspor senjata ini, tapi bank-bank di negeri itu telah digunakan oleh pedagang senjata yang beroperasi di sana.

Andrews juga menggarisbawahi bahwa junta militer telah menggunakan senjata impor tersebut untuk menyerang rakyat Myanmar. Dia mencontohkan penggunaan helikopter Mi-17 dan Mi-35 bikinan Rusia untuk menyerang sekolah dan biara di wilayah Sagaing pada 16 September 2022.

Andrews menilai sanksi terhadap Myanmar kurang berhasil karena tidak terkoordinasi dan merekomendasikan agar negara anggota PBB menjatuhkan sanksi secara holistik terhadap jaringan perdagangan senjata ke Myanmar. "Negara anggota PBB juga perlu membangun mekanisme kerja sama untuk memperkuat, mengkoordinasikan, dan memberdayakan sanksi ekonomi dan embargo senjata ke Dewan Administrasi Negara, termasuk sumber-sumber pendapatannya," tulis Andrews dalam laporannya. Dia menyebutkan dua sumber keuangan utama junta militer, yakni Myanma Oil and Gas Enterprise serta Myanma Foreign Trade Bank.