Setelah tentara ke luar barak

KALIMAT penutup surat "permintaan cuti" Jenderal Fabian Ver kepada Presiden Marcos tetap mencerminkan kesetiaannya. "Apa pun yang akan menimpa diri saya," tulis Ver, "hendaknya Panglima Tertinggi yakin bahwa saya akan tetap setia kepadanya dan kepada Republik Filipina." Loyalitas panglima AFP itu jelas ditujukan, pertama kepada Marcos, kemudian baru pada negara. Ini sesuai dengan tradisi niliter yang diwariskan cikal bakal AFP, bahwa dalam tugasnya mempertahankan negara, tentara tunduk pada supremasi sipil. AFP, yang dipersiapkan mulai 1936, memang tumbuh dan dikembangkan Amerika Serikat, yang memerintah Filiplna waktu itu, sebagai tentara profesional model Barat. Para perwiranya, yang dididik di Negeri Paman Sam, dibiasakan menyesuaikan sikapnya dengan tuntutan alam demokrasi Barat. Pada Perang Dunia II mereka bahu-membahu dengan tentara Amerika bergerilya melawan Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, sesudah Filipina merdeka pada 1946, AFP mewakili citra militer profesional - citra yang sangat berbeda dengan kebanyakan tentara di Dunia Ketiga. Tapi citra profesional itu mulai berubah sejak berlakunya UU Darurat (1972), dan mengalami ujian berat ketika Komisi Agrava menyerahkan hasil pengusutan kepada Presiden Marcos, pekan silam. Mengapa? Masalahnya rumit. Supremasi sipil, yang sudah lama menjadi panutan, dalam proses selanjutnya bergeser menjadi supremasi seorang presiden - Marcos. Supremasi itu, seperti dikatakan ahli politik Filipina Dr. Carolina Hernandez, bertumpu hampir sepenuhnya pada kontrol pribadi Marcos atas AFP. Pendapat Hernandez ini masih bisa diperdebatkan, tapi harus diakui bahwa perwira yang menduduki posisi penting dalam struktur AFP adalah orang-orang Ver - kelompok yang loyal pada Marcos dan hampir semua berasal dari Ilocos Norte, kampung halaman sang presiden. Loyalitas kelompok Ver menunjang pemerintahan Marcos yang otoriter konstitusional - istilah ini pilihan Marcos sendiri - memang tak diragukan. Tapi, tanpa sistem kontrol yang berimbang, loyalitas kepada pribadi terbukti merusakkan citra militer profesional tersebut. Kenyataan seperti inilah yang sukar diterima kelompok profesional dalam AFP. Letnan Jenderal Fidel Ramos, yang sekarang menjadi panglima AFP sementara Fabian Ver bebas tugas, sering disebut-sebut sebagai tokoh utama kelompok profesional. Kekuatan tentara profesional terbesar adapada lulusan Akademi Militer Filipina yang meliputi seperempat dari jumlah perwira AFP, dan kabarnya memegang semua pos menengah yang tersebar rata dl ketlga angkatan. Mengenai kerumitannya, tentulah karena adanya gejala ketidakutuhan dalam AFP. Ada kelompok Ver, yang juga disebut kelompok integree, dan kelompok profesional, yang biasa disebut regular. Selagi supremasi Marcos masih berjaya, AFP bisa dipastikan tetap siaga. Tapi bagaimana jika presiden itu tiba-tiba berhalangan melaksanakan tugasnya, sementara proses suksesi yang aman belum bisa ditampilkan sebagai jaminan? Andai kata terjadi krisis seperti itu, yang kini jadi masalah bukan militer akan ikut main atau tidak, tapi kelompok militer mana kelak yang maju ke depan. Bagaimana UU Darurat (1972 - 1981) merombak citra AFP? Dengan hak-hak istimewa yang ada padanya, Marcos membuka kesempatan lebih besar pada tentara. Para perwira diberi peluang terjun ke dunia sipil. Ada yang dipercaya sebagai eksekutif dalam perusahaan negara, memimpin pelaksanaan program pemerintah dalam skala besar, menjadi direktur bank, bahkan dikirim sebagai duta. Semakin besar jasa mereka pada pribadi ataupun pemerintahan Marcos, konon, kian besar peran yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain, secara tidak langsung, mereka dibiarkan menjangkau jauh ke luar barak. Mereka mulai mencicipi arti kekuasaan dan belajar berpolitik. Presiden Marcos memang sengaja memperkuat AFP, demi terciptanya stabilitas politik yang pada 1970-an terancam dua pemberontakan bersenjata dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Tentara Rakyat Baru (NPA). Dengan persenjataan lebih lengkap dan kekuatan militer yang ditingkatkan hampir tiga kali lipat, gerakan pemberontak Islam MNLF bisa dijinakkan. Sedangkan gerilyawan komunis NPA, sebaliknya, kian galak. Selama sembilan tahun UU Darurat, kekuatan AFP meloniak dari 58.000 menjadi 112.000 tentara reguler berikut 110.500 militer cadangan. Ada sumber menyebutkan bahwa jumlah tentara reguler 200.000 sampai 300.000. Di samping itu, ada perwira didikan ROTC (Reserve Officer Training Corps) tenaga ahli di bidang teknologi, hukum, pertanian, dan perdagangan yang dimanfaatkan untuk keperluan militer. Lulusan ROTC, yang bergabung dengan kelompok Ver, sejak mula dianggap enteng oleh lulusan Akademi Militer Filipina yang ada di bawah panji-panji kelompok profesional. Tapi kenyataan itu tidak menghambat mereka merebut posisi pucuk, hingga mempertajam persaingan antara dua kelompok dalam AFP. Di satu sisi, hal ini merugikan, karena AFP tidak kompak. Dari sisi lain, bisa dianggap menguntungkan, karena keretakan mencegah AFP menjadi satu kekuatan politik. Memang banyak pihak cemas, jangan-jangan AFP akan menjelma sebagai monster yang tidak lagi bisa dikendalikan Marcos. Kecemasan ini bukan tidak beralasan. Bagi rakyat, terutama di pedalaman dan di pelosok-pelosok, AFP lebih dikenal sebagai orang-orang kasar yang punya hobi menembak-nembakkan senjata (kalau mabuk), mencuri, mengganggu wanita, dan menyiksa para tahanan.