Wawancara Sekjen Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail soal Dinamika Politik Malaysia

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pertemuan Azmin Ali dengan partai oposisi di Hotel Sheraton Petaling Jaya dianggap sebagai pengkhianatan.
Azmin Ali adalah anak didik lama Anwar Ibrahim sehingga diangkat sebagai Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat.
PKR tak memperkirakan Partai Bersatu keluar dari koalisi Pakatan Harapan.

KRISIS politik Malaysia dipicu pertemuan Mohamed Azmin Ali dan sejumlah anggota parlemen dari koalisi partai Pakatan Harapan dengan partai oposisi di Hotel Sheraton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 22 Februari lalu. Pertemuan itu menghasilkan koalisi Perikatan Nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pada Ahad itu, pemerintahan Pakatan praktis jatuh,” kata Saifuddin Nasution, Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan yang juga Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Rakyat (PKR). Saifuddin menguraikan krisis politik Malaysia itu dalam wawancara dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di Eastin Hotel Kuala Lumpur, Kamis, 27 Februari lalu. Berikut ini petikannya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Peristiwa di Sheraton itu dikaitkan dengan perselisihan lama Azmin Ali dan Anwar….

Mohamed Azmin Ali memang anak didik lama Anwar Ibrahim sehingga akhirnya menjadi wakilnya, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat. Tak ada masalah besar sampai pemerintahan terbentuk. Sempat ada perbedaan pada pengujung 2017. Saat itu, Pakatan Rakyat (kemudian menjadi Pakatan Harapan) terdiri atas PKR, DAP, dan PAS. PAS keluar karena Pakatan tidak mendukung idenya menerapkan hukum Islam, hudud. Azmin, waktu itu Kepala Menteri Besar Selangor, menganggap berkoalisi dengan PAS penting. Meski Azmin juga Wakil Presiden PKR, dia tidak hadir dalam rapat partai tingkat pusat. Saat Pakatan Harapan menang pemilihan umum 2018, Azmin diberi jabatan Menteri Ekonomi.

Cara Mahathir Mohamad membuka ruang ke Azmin itu luar biasa. Ia seperti anak emas Mahathir. Friksi di dalam pun makin tajam. Dalam pernyataan terbuka, Azmin kerap mengkritik Anwar dan PKR, dan ini memicu kemarahan. Muncul usul dia diberi tindakan disiplin, tapi tidak dilakukan. Pak Anwar ini sabar luar biasa. Barangkali sebelas tahun di penjara membuatnya sabar. Semua akhirnya terjawab di Sheraton itu. Saya kira dia (Azmin) salah baca. Dia siapkan semua, tinggal mendatangkan Mahathir saja. Motivasi Azmin satu saja: hentikan Anwar menjadi perdana menteri, apa pun risikonya.

Azmin menilai langkah itu sebagai pencegahan agar Mahathir tak menjadi lame duck prime minister.

Sejarahnya, Mahathir pernah menyerahkan jabatan perdana menterinya ke Ahmad Badawi pada Oktober 2003 sebelum masa kerja lima tahunnya habis. Itu diumumkan setahun sebelumnya. Pemerintahannya bertahan, peralihan kekuasaan terjadi. Dalam setahun terakhir itu dia tak menjadi lame duck.

Bagaimana akhirnya PKR memutuskan memecat Azmin?

Yang paling memicu kemarahan adalah tindakan penghianatan itu. PKR memecat dia karena keterlibatannya dalam mengumpulkan anggota parlemen dari oposisi dan percobaannya menjatuhkan pemerintahan yang sah yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Itu pengkhianatan dalam level tertinggi.

Soal Partai Bersatu yang keluar dari koalisi apakah sudah diduga?

Sulit diperkirakan. Bersatu ini partai berbasis Melayu dan kebanyakan pendukungnya berasal dari UMNO. Susah mengubahnya dengan ide reformasi. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan politik Islam Melayu makin habis gara-gara Pakatan Harapan berdampingan dengan DAP. Dalam mengambil keputusan oleh 28 menteri, dalam kebijakan yang dibahas, mustahil mengorbankan kepentingan Islam dan Melayu. Itu tidak akan terjadi.

Apa skenario yang dibayangkan Pakatan?

Skenario terbaiknya, Yang di-Pertuan Agong memanggil Anwar Ibrahim karena mendapat suara terbesar di parlemen meski tak cukup 112 suara. Tapi Anwar harus lolos mosi kepercayaan di parlemen. Skenario terburuknya, Yang di-Pertuan Agong memilih orang yang didukung minoritas, meminta Mahathir menjadi perdana menteri, dan menyusun kabinet. Atau membubarkan parlemen (dan menggelar pemilihan umum baru).