Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Operasi informasi dan disinformasi oleh TNI berisiko membungkam suara oposisi.
Operasi informasi dan disinformasi di ruang siber bukan langkah yang tepat untuk membangun kepercayaan publik.
Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus bersandar pada tiga hal, yakni kompetensi, integritas, dan kebajikan.
PERNYATAAN Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang ihwal rencana Tentara Nasional Indonesia yang akan melakukan operasi informasi dan disinformasi untuk menanggulangi ancaman kedaulatan negara di ruang siber menuai kontroversi. Operasi itu menargetkan pihak-pihak yang dianggap memiliki motif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah.
Operasi ini menjadi "kado" kebijakan mengejutkan lain bagi masyarakat setelah sederet program dan kebijakan yang menuai kontroversi. Dari pemangkasan anggaran, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang masih amburadul, penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, pembentukan Danantara, hingga pengesahan revisi Undang-Undang TNI.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
