Risiko Keramba Jaring Apung

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Yonvitner
Kepala Pusat Studi Bencana IPB

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rusaknya keramba jaring apung lepas pantai buatan Norwegia di Sabang, Aceh, yang diberitakan pada 21 Mei lalu, membuat kita tidak sekadar memikirkan dampaknya, tapi juga tata kelola usaha perikanan. Teknologi yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi kebangkitan budi daya laut di Indonesia itu ternyata masih harus beradaptasi dengan lingkungan perairan kita. Bagus di negeri orang belum tentu sesuai dengan negeri kita.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Proses adaptasi biasanya tidak memerlukan waktu yang sebentar, karena harus ditopang oleh riset yang berkaitan dengan faktor eksternal dan internal dalam budi daya laut. Informasi yang memadai amatlah penting karena akan menjadi bukti kuat dalam membuat keputusan. Salah sedikit, dampaknya bisa fatal.

Karena karakteristik perairan yang berbeda-beda, saya melihat upaya pengembangan budi daya laut di 12 juta hektare lahan potensial harus dilakukan secara hati-hati. Setidaknya kita mempertimbangkan tiga kelompok dampak dan risiko yang saling terkait, yakni dampak dan risiko dari alam, dari keberadaan teknologi, serta dampak sosial dan ekonomi dan kebijakan.

Mempertimbangkan risiko adalah bagian dari meminimalkan kegagalan. Potensi risiko yang muncul karena pengaruh alam sangat beragam. Perairan Sabang dan Pangandaran adalah daerah yang memiliki potensi risiko tinggi dari kegempaan. Tsunami yang pernah terjadi pada 2004 di Aceh dan pada 2006 di Pangandaran menjadi catatan untuk dipertimbangkan.

Memperhitungkan investasi yang besar di tengah potensi risiko yang juga besar adalah suatu keniscayaan. Jika kemudian budi daya laut di Sabang dan Pangandaran tumbuh menjadi besar, potensi kerusakan akan selalu membayangi. Jika memang kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan budi daya laut, harus dipastikan lokasi yang benar-benar aman (low risk) dari risiko bencana alam dan gelombang besar.

Risiko kedua yang mungkin terjadi adalah kegagalan teknologi keramba jaring apung. Teknologi yang teruji di Norwegia ini belum tentu cocok disalin untuk wilayah perairan Indonesia. Potensi kegagalannya dapat berupa pengaruh alam dan teknologi yang tidak layak untuk kawasan kita. Pengaruh alam, seperti pasang, gelombang, pola dan arah angin, serta pengaruh suhu terhadap daya tahan material, akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan dan material dasar keramba. Dalam kondisi seperti ini, jika teknologi dalam negeri sudah pernah ada dan telah diuji coba, ia mungkin akan lebih cocok, selain dapat memperkuat industri dalam negeri.

Potensi risiko yang lebih besar adalah ketidakcermatan dalam memilih lokasi. Lokasi yang benar-benar layak harus didukung informasi kelayakan kawasan. Dokumen kelayakan adalah bukti dalam penentuan dan penetapan lokasi. Studi kelayakan yang baik adalah yang minim risiko alam dan lingkungan.

Kegiatan budi daya laut yang kita kenal bukan pekerjaan baru di Indonesia. Berbagai upaya dalam skala kecil sampai besar sudah pernah dikembangkan, begitu juga pembaruan teknologi. Bahkan beberapa teknologi keramba jaring apung yang telah dicoba dan dipraktikkan di Indonesia seharusnya bisa diadopsi. Pelajaran dan pengalaman dari pemangku kepentingan penting untuk memastikan program tidak berakhir sia-sia dan terkesan dipaksakan.

Selain analisis kelayakan, analisis risiko menjadi latar dalam naskah akademis kebijakan. Program yang berpotensi menyumbang ekonomi hampir 6 persen dari total potensi ekonomi nasional ini merupakan program strategis. Untuk itu, proses pengembangannya harus dilakukan secara masif, koordinatif, integratif, dan responsif serta didasarkan pada sebuah cetak biru jangka panjang. Kelayakannya bukan semata dalam kalkulasi ekonomi, tapi juga fisik, biologi, ekologi, geografi, klimatologi, keuangan, sosial, dan kerekayasaan.

Keterlibatan pengusaha perikanan semestinya diberi prioritas agar pemerintah tidak menanggung beban risiko investasi yang besar. Peran perguruan tinggi dibutuhkan untuk memberikan justifikasi ilmiah yang baik. Adapun keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan proses pengawasannya.