Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Presiden Joko Widodo semestinya menyadari bahwa terungkapnya desa fiktif atau siluman amatlah memalukan. Pejabat Kementerian Dalam Negeri boleh saja berupaya menghaluskan praktik kotor itu dengan istilah desa cacat administratif. Yang jelas, penyelewengan sudah terjadi dan pemerintah pusat kebobolan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo