Kesiapan Indonesia Menghadapi Transformasi Akal Imitasi

KOTA Paris di Prancis akan menjadi pusat perhatian dunia dengan diselenggarakannya AI Action Summit hari ini dan besok (10-11 Februari 2025). Acara ini merupakan pertemuan puncak yang membahas masa depan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI)—penulis lebih suka menyebutnya sebagai akal imitasi—dari perspektif etika, keberlanjutan, dan pemerataan akses.

Acara yang dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di Bletchley Park (2023) dan Seoul (2024), dengan fokus pada penciptaan tata kelola AI yang inklusif di tengah persaingan geopolitik antara Cina dan negara-negara Barat. Momentum AI Summit ini bertepatan dengan diskursus persaingan antara DeepSeek—model AI asal Cina yang mengandalkan efisiensi biaya serta arsitektur mixture-of-experts (MoE)—dan ChatGPT buatan OpenAI yang mendominasi pasar global.

Kehadiran DeepSeek cukup menggegarkan karena merontokkan saham beberapa perusahaan teknologi. Pemerintah sejumlah negara juga mengeluarkan tindakan politis berupa larangan penggunaan DeepSeek di lembaga pemerintahan (Kompas, 6 Februari 2025). Persaingan antara DeepSeek dan ChatGPT menjadi cerminan kompleksitas pengembangan AI di tingkat global.

DeepSeek, dengan biaya pelatihan rendah, sekitar US$ 5,6 juta dan berfokus pada tugas teknis, seperti matematika dan pengkodean, menawarkan alternatif open-source yang terjangkau bagi negara berkembang. Sementara itu, ChatGPT, meski membutuhkan biaya operasional miliaran dolar, tetap unggul dalam kemampuan percakapan alami dan integrasi aplikasi luas. 

Dua model akal imitasi tersebut mendorong negara-negara memasukkan AI ke dalam strategi nasional, baik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi maupun memperkuat posisi geopolitik. Hal ini tidak hanya mencerminkan perlombaan teknologi, tapi juga mempertegas pentingnya kedaulatan digital sebagai alat pengaruh ekonomi-politik. Di tengah dinamika global ini, Indonesia dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana kesiapan kita menghadapi gelombang transformasi AI dalam hampir semua lini?  

Pertanyaan serupa juga menjadi tema acara yang dilaksanakan oleh UNESCO bersamaan dengan AI Summit: "Preparing AI for the World-Preparing the World for AI". Di balik kemajuan tersebut, muncul kekhawatiran akan kesenjangan teknologi, bias algoritma, serta ancaman keamanan data—isu-isu yang memerlukan regulasi ketat dan kesadaran kolektif.

UNESCO menyampaikan Konsensus Beijing 2019 yang memberikan pedoman penggunaan AI dan kemajuan pendidikan serta dokumen Rekomendasi untuk Etika dalam Penggunaan AI yang sudah diadopsi oleh 193 negara pada 2021. UNESCO juga sudah mengeluarkan seri kerangka kerja dan panduan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesadaran dunia mengenai pentingnya hal ini. 

Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menempuh tahapan AI Readiness Assessment oleh UNESCO pada Oktober 2024, Indonesia punya data awal untuk memahami kesiapan itu. Asesmen ini mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam lima dimensi: regulasi, sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Hasilnya, Indonesia dinilai memiliki potensi besar, tapi masih tertinggal dalam infrastruktur digital dan kesenjangan literasi.

Kesenjangan itu terlihat dari kecepatan Internet di luar Jawa yang hanya 24,6 Mbps, jauh di bawah rata-rata global. Selain itu, hanya 14 persen perusahaan di Indonesia yang sudah sepenuhnya mengadopsi AI. Berbagai indikator tersebut menunjukkan rendahnya kematangan teknologi ini di Indonesia. Asesmen tersebut juga menyoroti kurangnya dukungan pemerintah terhadap program riset tentang AI dibanding negara tetangga dan regional Asia.

Sebelumnya pemerintah melalui Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (Stranas KA) 2020-2045 merancang peta jalan untuk mengintegrasikan AI secara bertanggung jawab. Dokumen ini menekankan empat pilar utama: etika, kebijakan, infrastruktur, dan data. Sayangnya implementasinya masih terhambat oleh infrastruktur digital yang timpang—hanya 60 persen wilayah Indonesia yang terjangkau Internet—dan minimnya regulasi spesifik untuk tata kelola AI.

Pada 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika AI serta mengintegrasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjamin transparansi dan perlindungan data. Namun upaya ini berisiko stagnan jika tidak didukung anggaran memadai, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Indonesia pada akhirnya bukan hanya mengejar kemajuan teknologi, melainkan juga memastikan masyarakat siap menghadapi transformasi teknologi ini.