Jawa adalah Kunci Mitigasi Krisis Iklim Indonesia

Studi ini menggunakan model ekonomi yang menggabungkan analisis input-output antarwilayah atau Environmentally-extended Interregional Input-Output Tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik. Data ini memungkinkan kami mengevaluasi distribusi spasial jejak lingkungan di berbagai provinsi di Indonesia.

Grafik di atas menggambarkan jejak lingkungan per kapita atau ukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh setiap individu di tingkat provinsi. Jika titik berada di atas garis diagonal, jejak lingkungan lebih banyak dihasilkan dari proses konsumsi ketimbang produksi. Begitu pun sebaliknya untuk titik yang berada di bawah garis. Kami membagi wilayah ke dalam enam kelompok pulau terbesar di Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

Pada grafik emisi CO₂ (paling kiri), terlihat kebanyakan provinsi berkumpul di sekitar garis diagonal. Tapi ada tiga titik ekstrem, yakni Pulau Jawa (penyumbang terbesar adalah DKI Jakarta) di titik tertinggi, baik dalam produksi maupun konsumsi.

Sedangkan titik ekstrem di bawah garis 45 derajat merepresentasikan Banten (Pulau Jawa) dan Kepulauan Riau (Pulau Sumatera) sebagai wilayah yang memproduksi emisi jauh lebih besar dibanding konsumsi—hal ini sehubungan dengan banyaknya jumlah pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Banten dan kawasan industri yang besar di Kepulauan Riau. 

Sementara itu, pada grafik penggunaan air (tengah) dan lahan pertanian (kanan), distribusi titik-titik tersebut cenderung tersebar di bawah garis 45 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pengekspor air dan lahan pertanian di tingkat global. 

Data ini didukung oleh analisis gambar di bawah, yang menunjukkan distribusi jejak lingkungan dan kaitannya dengan perdagangan antardaerah. Aliran berwarna abu-abu muda menunjukkan konsumsi domestik, sedangkan aliran berwarna abu-abu tua menunjukkan dinamika impor-ekspor jejak lingkungan atau perdagangan antardaerah.

Temuan paling mencolok dari gambar tersebut adalah Pulau Jawa mendominasi produksi dan konsumsi barang produksi beremisi tinggi, penggunaan air, sekaligus menjadi eksportir jejak lingkungan terbesar. Sedangkan Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan produsen utama jejak lahan pertanian dengan Pulau Jawa sebagai importir dalam negeri terbesar produk-produk intensif lahan pertanian. 

Daerah Kaya Berkontribusi Lebih Besar terhadap Krisis Iklim

Penelitian ini juga mencoba melihat korelasi konsumsi emisi gas rumah kaca, air, dan lahan pertanian dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai proksi tingkat pembangunan daerah.

Terlihat PDRB per kapita berbanding lurus dengan produksi emisi gas rumah kaca dan penggunaan air. Makin tinggi pendapatan daerah, makin banyak CO₂ yang dikonsumsi dan air yang digunakan. Temuan ini sesuai dengan temuan dalam beberapa penelitian sebelumnya, yakni daerah yang lebih kaya, seperti perkotaan, memiliki gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih intensif emisi.

Kesimpulannya, peningkatan polusi CO₂ dan penggunaan air meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Meski tidak selalu bergantung pada pertanian, daerah kaya sumber daya alam mendatangkan produk-produk pertanian dari luar daerah untuk konsumsi di daerah tersebut. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia yang memiliki komitmen untuk mencapai emisi nol bersih setidaknya pada 2060.

Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Sumatera dan Kalimantan, juga disebabkan oleh tingginya angka konsumsi dan permintaan dari tempat lain, seperti Pulau Jawa. 

Karena itu, daerah-daerah yang merupakan produsen jejak lingkungan tinggi perlu mengimplementasikan kebijakan yang menyasar produsen. Misalnya menciptakan kawasan industri emisi nol bersih serta menegakkan atau mewajibkan standar lingkungan, seperti standar industri hijau yang lebih ketat dan mewajibkan eco-labelling.

Untuk daerah-daerah konsumen jejak lingkungan yang tinggi, kebijakan harus dititikberatkan pada konsumsi dan pengadaan untuk memastikan kemudahan akses terhadap produk yang berkelanjutan, seperti subsidi barang rendah karbon atau, sebaliknya, pajak karbon. Dua hal ini tentu relevan untuk Pulau Jawa karena pulau ini merupakan produsen dan konsumen jejak lingkungan terbesar di Indonesia.

Perlu dicatat bahwa kondisi ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang Jawa-sentris atau pola pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Saat ini lebih dari setengah populasi di Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan kontribusi PDRB sebesar 55 persen. 

Untuk itu pejabat pemerintah daerah, terutama yang baru dilantik, harus mereformasi tata kelola pemerintahan daerah dan membuahkan kebijakan-kebijakan yang lebih bertanggung jawab serta berkelanjutan. ●

Djoni Hartono, guru besar Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation Indonesia.