Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lingkungan

Korban PSN Deklarasikan Solidaritas Merauke: Tolak Akal Bulus Perampasan Kekayaan Rakyat!

Dihadapan warga korban PSN dari berbagai daerah itu, Wamen HAM menyatakan tak akan mendebat. "Saya akan sampaikan kepada Presiden."

14 Maret 2025 | 16.06 WIB

Pembacaan Deklarasi Solidaritas Merauke yang berisi penolakan Proyek Strategis Nasional oleh masyarakat korban terdampak di Merauke, Papua Selatan, 14 Maret 2025. Tempo/Fachri Hamzah
material-symbols:fullscreenPerbesar
Pembacaan Deklarasi Solidaritas Merauke yang berisi penolakan Proyek Strategis Nasional oleh masyarakat korban terdampak di Merauke, Papua Selatan, 14 Maret 2025. Tempo/Fachri Hamzah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Merauke - Masyarakat korban Proyek Stategis Nasional (PSN) mendeklarasikan Solidaritas Merauke di Petrus Vertenten Center, Merauke, Papua Selatan, pada Jumat 14 Maret 2025. Deklarasi yang isinya mengecam dan menolak PSN ini dihadiri oleh ratusan orang yang mengaku menjadi korban PSN dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kami, Solidaritas Merauke, menyatakan menolak sepenuhnya akal bulus perampasan kekayaan rakyat lewat pembaruan kebijakan. Kami menuntut penghentian total PSN  serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang jelas-jelas mengorbankan rakyat," kata para korban berseru di depan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto dan Ketua Komisi Nasional HAM Atnike. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Para korban juga membentangkan beberapa poster bertuliskan Tanah Papua Milik Orang Papua Asli, Tanah Papua is Not For Sale, dan Keadilan Iklim tanpa Oligarki. Lalu juga ada penyampain cerita dari salah satu korban terdampak PSN yakni Vincen Qikalo asal Jagebob 10, Merauke.

Vincen bercerita jika beberapa kali diserang karena mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh perusahaan. "Sejak PSN masuk, saya sudah ada sekitar tiga kali diserang," katanya.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke tentang pengembangan kawasan pangan dan energi atau food estate untuk cetak sawah baru dan tanaman lainnya, termasuk perkebunan tebu dan pabrik bioethanol, mengambil area seluas lebih dari 2 juta hektare. 

Kericuhan berawal dari sengketa tanah dengan marga tetangganya. Tanahnya sekitar 1.500 hektare diklaim oleh marga tetangga. Padahal, menurut Vincen, tanah itu sudah lama dia garap. "Saya sudah olah lama, tetapi mereka klaim saja tanah itu dan berikan kepada perusahaan," ucapnya.

Akhirnya, selain kehilangan tanah,Vincen juga harus berkonflik dengan sesama masyarakat adat di Papua. "PSN ini tidak hanya membuat kami kehilangan tanah, tetapi juga harus berkelahi sesama kami," ucapnya di depan Mugiyanto.

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan akan membawa semua keluhan dan seruan ke Jakarta untuk dikaji lebih lanjut. "Saya akan sampaikan semua aspirasi ini kepada Presiden Prabowo," ucapnya.

Namun untuk menjamin ataupun mengambil keputusan Mugi mengaku belum bisa. "Saya tidak mendebat apapun, saya akan sampaikan semua aspirasi ini," ucapnya lagi. 

Koordinator Solidaritas Merauke Franky Samperante mengatakan, aksi ini hadir karena melihat kondisi masyarakat adat khususnya Papua Selatan semakin hari semakin terdesak oleh PSN. Namun, dia menyatakan, peserta yang hadir tidak hanya dari Papua Selatan, tetapi seluruh Indonesia yang menjadi korban PSN. "Saya berharap ini menjadi penyemangat untuk teman-teman yang masih berjuang. Masyarakat," katanya.

Fachri Hamzah

Kontributor Tempo di Padang, Sumatera Barat

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus