Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Difa Shafira mengatakan penyusunan RPJMN seharusnya diawali dengan evaluasi terhadap efektivitas dari proyek-proyek ketahanan pangan dan energi yang sebelumnya telah dijalankan dan menimbulkan dampak lingkungan, di antaranya proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektare, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dan food estate di Gunung Mas.
"Di samping itu, proyek ketahanan pangan dan energi yang menyandang status sebagai proyek strategis nasional tetap perlu untuk sejalan dengan beberapa jaring pengaman, seperti rencana tata ruang, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)," kata Difa kepada Tempo, Ahad, 20 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Difa, hal ini penting untuk memastikan agar upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan energi dilakukan dengan tetap mempertahankan hutan alam yang tersisa dan keanekaragaman hayati serta menghormati hak-hak masyarakat, utamanya masyarakat adat.
ICEL, kata Difa, juga berpendapat bahwa sinkronisasi terhadap beberapa program prioritas menjadi penting. "Agenda ketahanan pangan dan energi perlu diupayakan agar sejalan dengan komitmen iklim Indonesia di sektor FOLU, yaitu tercapainya tingkat emisi sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 serta melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis mengatakan ketahanan pangan menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun global.
“Ketahanan pangan saat ini dihadapkan pada tantangan global, mulai dari perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan banjir dan kekeringan, hingga situasi geopolitik dunia yang berpengaruh pada pasokan dan harga komoditas pangan strategis,” ujar Nita dikutip dari siaran pers, Jumat, 11 April 2025.
Menurut Nita, NFA memiliki mandat utama untuk menjamin ketersediaan pangan yang merata, terjangkau secara harga dan berkualitas gizi. “Sesuai Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, NFA bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sembilan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” katanya.
Nita juga menyampaikan bahwa NFA turut berperan dalam menurunkan jumlah daerah rentan rawan pangan. “Tahun 2024 jumlah daerah rentan rawan pangan turun menjadi 62 kabupaten/kota, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 68 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Nita mengatakan lembaganya ikut mendukung target RPJMN 2025–2029 melalui berbagai kebijakan, seperti penurunan stunting, penguatan logistik pangan, pengendalian inflasi komoditas pangan, serta mendorong kemandirian dan tata kelola pangan berkelanjutan.
Menurut Nita, salah satu isu yang juga menjadi perhatian utama adalah pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP). “RPJMN 2025–2029 menjadikan pengelolaan SSP sebagai kegiatan prioritas di bawah Program Ekosistem Ekonomi Sirkular. NFA ditunjuk sebagai instansi pengampu, dengan target mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen melalui upaya penyelamatan pangan layak konsumsi,” kata Nita.
Pilihan Editor: Kemenhut Klaim Perdagangan Karbon Bakal Libatkan Masyarakat Adat
Foto 
