TPA Open Dumping Seharusnya Tutup Sejak 2013, Kenapa Masih Ada?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan skema open dumping atau pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya berakhir sejak 2013. Target yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah itu ternyata meleset dan baru digencarkan kembali pada tahun ini.

“Sudah 13 tahun yang lalu sejak peraturan ini diberikan, kami belum ngapa-ngapain,” kata Hanif konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008. pemerintah daerah harus merancang penutupan TPA yang menggunakan sistem open dumping maksimal satu setahun sejak pemberlakuan beleid tersebut. Ayat kedua pasal yang sama menyebut regulator harus menutup TPA open dumping paling lama lima tahun setelah penetapan UU, artinya pada 2013. 

Hanif mengakui target yang molor itu harus dikoreksi. Namun dia irit bicara soal alasan mandeknya aturan tersebut selama bertahun-tahun. “Saya tidak mau komentari (periode) yang belakang. Yang depan ini harus selesai di 2029,” ujar dia.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini ada 550 TPA yang dikelola oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, ada sedikitnya 343 TPA yang masih menerapkan open dumping. Ratusan TPA bermasalah ini belum termasuk yang dikelola oleh swasta.