Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Batam - Walhi Riau menyayangkan langkah Badan Pengusahaan Batam yang ditengarai melibatkan militer dalam memaksakan Proyek Strategis Nasional atau PSN Rempang Eco City. Langkah BP Batam ini dinilai berpotensi memperburuk situasi di Rempang yang telah beberapa kali diwarnai kekerasan antara PT Makmur Elok Graha (MEG) dan aparat dengan warga yang menolak PSN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelibatan militer terungkap dari pertemuan antara BP Batam dengan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama pada Senin 13 Januari 2025. Dalam siaran pers BP Batam disebutkan bahwa pertemuan di Ruang Rapat Marketing Center, BP Batam, itu bertujuan untuk membahas progres pengembangan PSN Rempang Eco City.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain penyiapan infrastruktur dasar Kawasan Tanjung Banon serta pengerjaan pembangunan rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco City tahap dua. BP Batam dan Korem 033 Wira Pratama juga membahas rencana kerja sama program ketahanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis. BP Batam juga melibatkan MEG, perusahaan yang mendapat konsesi pengelolaan PSN Rempang Eco City, dalam pertemuan itu.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad mengatakan bahwa prinsipnya BP Batam bersama Korem 033 bersinergi dalam mendukung upaya percepatan Rempang Eco-City sebagai PSN. Sudirman mengungkapkan bahwa BP Batam akan menambah pembangunan 178 unit rumah baru untuk warga terdampak sepanjang 2025.
BP Batam juga akan membangun kantor pemerintahan, koramil, serta sekolah di semua tingkatan. “Pembangunan akan terus berlangsung secara bertahap. Ini merupakan komitmen kami dalam menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang,” katanya dalam siaran pers itu.
Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau Ahlul Fadli mengatakan, pelibatan Korem dalam PSN menunjukkan bagaimana negara terus menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kebijakan PSN. Menurutnya, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PSN Rempang Eco City dan meninggalkan pendekatan kekerasan agar tidak jatuh korban lagi
"Kami sangat menyayangkan tindakan BP Batam yang bersikeras melanjutkan pembangunan PSN Rempang Eco-City di tengah situasi Rempang yang masih tidak kondusif pasca peristiwa kekerasan oleh PT MEG Desember lalu,” ujar Ahlul.
Ahlul juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan pembangunan apapun termasuk PSN harus memenuhi prinsip free prior informed consent atau adanya persetujuan dari masyarakat terdampak. Sedangkan hingga sekarang, dia menilai BP Batam masih tidak mau terbuka atas data penerima relokasi yang diyakini tidak sesuai dengan data lapangan.
"Tidak hanya itu, BP Batam sampai sekarang juga tidak kunjung memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang mestinya ada sebelum proyek ini dijalankan,” tuturnya.
Selain mengecam pelibatan Korem dalam melanjutkan PSN Rempang Eco-City, Ahlul juga mempertanyakan hubungan antara PT MEG dengan proyek ketahanan pangan yang akan dikerjakan BP Batam dan Korem. Ahlul mengatakan, jika untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dapat mendukung program makan bergizi gratis, Korem seharusnya bekerja sama dengan masyarakat Rempang yang sudah jelas-jelas memiliki hasil pertanian dan perkebunan selama bertahun-tahun. "Mengapa justru dengan PT MEG?” kata dia.
Selanjutnya, Ahlul menyinggung pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad terkait rencana evaluasi PSN oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Walhi Riau, PSN Rempang Eco-City harus menjadi salah satu PSN yang dievaluasi. Alasannya, proyek tidak bermanfaat untuk masyarakat karena akan menghilangkan identitas serta sumber penghidupan ribuan masyarakat Rempang.
"Di sisi lain, penolakan dari masyarakat Rempang pun tidak akan berhenti hingga PSN ini dihentikan dan dicabut,” katanya.
Foto 
