Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Halo, pembaca nawala Cek Fakta Tempo!
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ekspresi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, memantik reaksi dan percakapan di ruang maya. Sejak aksi pertamanya pada 17 Februari hingga 20 2025, warganet turut menggaungkan tagar #IndonesiaGelap, diiringi tagar #KaburAjaDulu yang sudah lebih dulu muncul.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, ada saja pihak yang tak sepakat. Tagar yang berlawanan, diusung oleh para pendengung dan pemengaruh istana untuk menenggelamkannya. Siapa saja dan seperti apa bentuknya?
Apakah Anda menerima nawala ini dari teman dan bukan dari e-mail Tempo? Daftarkan surel di sini untuk berlangganan.
Upaya Menenggelamkan Gerakan #IndonesiaGelap Lewat Disinformasi
Di dunia maya, disinformasi menyasar mahasiswa dan masyarakat dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, beredar dari satu platform ke platform lainnya. Beragam konten ini menyerang dengan narasi yang mirip dengan gerakan mahasiswa pada Peringatan Darurat sebelumnya. Mulai dari profil pendemo, klaim ditunggangi oleh pihak asing, hingga sumber pendanaan aksi ini.
Tim Cek Fakta Tempo menemukan sedikitnya 3 konten disinformasi yang mencemari media sosial. Misalnya, konten di TikTok dan Facebook soal mahasiswa yang dibayar untuk aksi ’Indonesia Gelap’. Padahal, itu adalah foto dan video lama saat aksi demonstrasi menolak PPN 12 Persen pada akhir Desember 2024 oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Uang kertas yang dibagikan juga uang mainan yang akan dilempar serempak dalam aksi tersebut, sebagai protes simbolik atas pemerintahan yang haus kekuasaan.
Aksi mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ juga dituding dibiayai oleh USAID alias Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Bahkan, si penyebar hoaks menggunakan foto-foto mahasiswa dan mengeklaim aksi ini digerakkan oleh partai politik. Padahal, mahasiswa itu menjalankan magang resmi dari kampusnya.
Disinformasi itu disertai dengan munculnya narasi tandingan berupa tagar #IndonesiaTerang. Berdasarkan pemantauan Data & Democracy Research Hub, Monash University Indonesia antara 9-22 Februari 2025, percakapan dengan tagar Indonesia Terang tidak signifikan hanya sekitar 2.209 cuitan atau atau 0,0007 persen. Angka ini jauh tertinggal bila dibandingkan dengan tagar Indonesia Gelap yang mencapai 3 juta cuitan pada platform X. Adapun jumlah pengguna atau unique authors yang terlibat dalam percakapan #IndonesiaTerang sebanyak 1.978 akun, padahal #IndonesiaGelap melibatkan sekitar 104.000 akun.
“Strategi mempengaruhi opini publik biasanya dengan menggunakan tagar tandingan atau tagar lain yang sama sekali tidak berhubungan namun berpotensi viral karena menarik perhatian,” ujar Co-Director Data & Democracy Research Hub, Ika Karlina Idris.
Upaya menenggelamkan ekspresi publik ini bukan yang pertama kali. Dalam aksi protes #PeringatanDarurat Agustus tahun 2024 silam, pergerakan serupa juga dilakukan melalui tagar #indonesiabaikbaiksaja dan #RUUperampasanaset. Bahkan ada tagar #terimakasihjokowi untuk menandingi reaksi negatif terhadap Jokowi di masa transisi sebelum pelantikan kepemimpinan Prabowo.
Cek Fakta Tempo pernah membongkar sedikitnya 3 konten disinformasi yang berkaitan dengan aksi Peringatan Darurat. Antara lain narasi bahwa demo Peringatan Darurat merupakan agenda kudeta dari CIA terhadap Presiden Jokowi, tudingan Peringatan Darurat disponsori oleh Tom Lembong, dan aksi mahasiswa di DPR itu untuk membela kepentingan PDIP dan Anies Baswedan.
Menurut studi tahun 2020 oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, negara tetangga seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam sudah lama menerapkan taktik disinformasi daring. Selain menebar hoaks, pemerintah di negara-negara itu juga melakukan sensor untuk menekan, mendiskreditkan, dan menenggelamkan oposisi politik.
Di Myanmar, media sosial dimanfaatkan untuk memperkuat ujaran kebencian dan disinformasi terhadap Muslim dan Rohingya. Di Vietnam, partai komunis yang berkuasa terlibat dalam kampanye disinformasi untuk membungkam perbedaan pendapat dan memanipulasi publik untuk memperkuat legitimasinya.
Dalam pantauan Tim Cek Fakta Tempo di Instagram, akun @piintukebenaran termasuk yang pertama kali menggunakan #IndonesiaTerang pada 17 Februari dan memperoleh 538 komentar, 543 suka, dan dilihat 1.400 kali. Yang mencurigakan, akun ini baru dibikin pada pekan ketiga Januari 2025, usai berbagai sorotan soal 100 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Di hari yang sama, gambar serupa diunggah oleh banyak akun yang hampir semuanya tidak otentik lantaran rata-rata hanya berisi unggahan berbau propaganda pemerintah di berandanya. Mulai janji pemerintah memberantas judi online, harapan Danantara mewujudkan kemandirian finansial bangsa, hingga efisiensi anggaran tak berdampak pada pendidikan.
Fenomena di media sosial ini semakin patut dicurigai sebagai aktivitas yang inautentik, saat Tempo menemukan akun-akun yang konsisten mengunggah postingan dari sejumlah pejabat sejak tgl 17 Februar. Unggahan mereka mendapat engagement tertinggi, masing-masing dengan jumlah likes 10,8 ribu dan 10,9 ribu. Walaupun uniknya, hingga hari ini tak ada seorangpun yang berkomentar.
Meski tidak autentik dan tak sebanyak dengan percakapan #IndonesiaGelap, narasi #IndonesiaTerang seolah besar lantaran dilontarkan langsung oleh pemengaruh opini seperti pejabat publik dan politisi.
Salah satunya Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengusulkan mengganti percakapan dengan tagar #PergiMigranPulangJuragan, seakan mengganti persepsi semudah mengganti tagar. Ini mengecilkan opini publik pada tagar #KaburAjaDulu yang sejatinya ungkapan kekecewaan atas memburuknya kualitas kehidupan yang dirasakan.
“Alih-alih menggunakan kritik publik sebagai masukan yang berharga, pemerintah justru menangkis kritik tersebut dengan membangun narasi tandingan dengan tagar #IndonesiaTerang,” ujarnya.
Sayangnya, tak hanya pejabat kementerian yang terang-terangan menyorong narasi tandingan itu. Tempo mendapati akun-akun yang terafiliasi dengan instansi pemerintah juga turut menyemarakkan tagar #IndonesiaTerang, seperti yang dilakukan akun @pemeniall dan UPTD SDA Sumberjaya Majalengka.
Beragam protes melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu di media sosial, menunjukkan saatnya pemerintah benar-benar mendengar dan mempertimbangkan aspirasi warganya.
Menurut Ika Idris, idealnya pemerintah meninjau ulang program dan kebijakan berdasarkan aspirasi publik agar tercipta kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap kepentingan publik.
“Mempertimbangkan masukan publik ini penting, mengingat kebijakan yang diprotes seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tergolong program yang impulsif, yang diimplementasikan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai tantangan dalam implementasinya,” ujarnya dalam rilis tertulis.
Bagaimana menurut Anda?
Ada Apa Pekan Ini?
Dalam sepekan terakhir, klaim yang beredar di media sosial memiliki beragam isu. Buka tautannya ke kanal Cek Fakta Tempo untuk membaca hasil periksa fakta berikut:
- Benarkah Vatican News Mengunggah Informasi tentang Paus Fransiskus Meninggal Dunia pada Februari 2025?
- Benarkah Cristiano Ronaldo Tiba di Kupang NTT Pada 19 Februari 2025?
- Benarkah Video Guru SMP di Grobogan yang Berciuman dengan Siswanya?
- Benarkah Dokter Tony Setiobudi Menemukan Metode Pengobatan Diabetes?
Kenal seseorang yang tertarik dengan isu disinformasi? Teruskan nawala ini ke surel mereka. Punya kritik, saran, atau sekadar ingin bertukar gagasan? Layangkan ke sini. Ingin mengecek fakta dari informasi atau klaim yang anda terima? Hubungi Tipline kami.
Ikuti kami di media sosial:
Foto 
