Otonomi buat liga

NASIB Liga Utama (d/h Galatama) tak bakal lagi ditentukan lewat berbagai surat keputusan. Pimpinan PSSI sudab memberikan hak otonomi kepada organisasi yang menghimpun klub sepakbol. non-amatir itu. "Perinciannya masih di bicarakan agar tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga PSSI," kata Ketua Harian Soeparjo Pontjowinoto, pekan lalu. Panitia perumus terdiri dari pimpinan PSSI dan pengurus Liga Utama. Otonomi bagaimana yang dikehendaki Liga Utama? "Otonomi yang dituntut oleh era persepakbolaan," ujar Dimas Wahab, anggota dewan pimpinan Liga Utama. Antara lain: hak penuh untuk mengatur jadwal kompetisi sendiri. Periode lalu, kompetisi Galatama sering diubah oleh pimpinan PSSI dengan alasan pelatnas. Liga Utama tak ingin hal itu terulang lagi. Untuk mengatur nasib sendiri, Liga Utama telah menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga sendiri. Yang menarik dari anggaran rumahtangga itu adalah dicantumkannya secara terang-terangan adanya status profesional bagi pemain yang tergabung dalam Liga Utama. Selama ini ada semacam ketakutan terhadap kata tersebut. "Padahal dalam prakteknya mereka sudah profesional, " kata T.D. Pardede, boss Klub Pardedetex. Dalam Galatama lalu pemain yang sudah termasuk kategori profesional adalah Jairo asal Brazil yang bermain untuk Pardedetex. Standar profesional dalam Liga Utama ialah pemain yang mendapat imbalan di atas Rp 500.000 per bulan. Bagi yang menginginkan status non-amatir, agar bisa memperkuat tim nasional untuk pertandingan seperti SEA Games atau Asian Games, imbalannya bergerak dari Rp 100.000 sampai 500.000. Dalam satu klub yang jumlah pemainnya 22 orang minimal harus ada 15 pemain yang berstatus prof maupun non-amatir. Sisanya bisa tetap amatir --mereka ini tidak dikontrak dan hanya menerima uang transpor serta perlengkapan saja. Sedang yang dilaporkan pada Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) cuma mereka yang berstatus prof tulen. Tuntutan agar Liga Utama menjadi profesional penuh sebetulnya sudah lama terdengar. Alexander Wenas, boss NIAC Mitra, misalnya, optimistis status baru itu akan membuka pintu untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi klub. "Dengan prof akan terbuka kesempatan memasang pesan sponsor di kaus pemain," katanya. Tiap bulan NIAC Mitra mengeluarkan biaya rutin sebesar Rp 10 juta. Pengeluaran rutin itu selama ini hanya sebagian kecil tertutup oleh penjualan karcis. Gaji seorang pemain di NIAC Mitra sekarang sekitar Rp 250.000 per bulan. Status profesional tulen bagi Liga Utama tak cuma menggoda Wenas. Juga Ir. Ciputra, pimpinan Yayasan Jaya Raya, yang membawahkan Klub Jayakarta. "Saya akan sediakan dana Rp 250 juta untuk membina Jayakarta," kata Ciputra. Selama ini Jayakarta hidup dengan anggaran terbatas -- sekitar Rp 6 juta tiap bulan. Penghasilan pemainnya bergerak dari Rp 75.000 sampai Rp 150. 000 di luar bonus. Kalau sudah prof, Ciputra menjanjikan dua sampai tiga kali lipat dari yang diterima pemain sekarang. Hak otonomi dan keberhasilan Liga Utama berkaitan erat dengan tangan Ketua Harian Liga Utama, Sigit Soeharto. Ia, 31 tahun, termasuk salah seorang pelopor pembentukan Galatama, 3 tahun lalu. Dan terkenal getol memperjuangkan sepakbola profesional di Indonesia. "Kalau sasaran kita meningkatkan prestasi tak ada pilihan lain kecuali memberikan otonomi penuh pada Liga Utama," kata Sigit. "Selama ini klub-klub selalu didikte lewat berbagai SK (surat keputusan) PSSI." Mengenai kemerosotan tim nasional selama ini, menurut Sigit dikarenakan kompetisi Galatama tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ia optimistis, jika Liga Utama sudah diberi hak mengurus dirinya sendiri, maka dalam waktu dekat kesebelasan Indonesia akan kembali disegani -- minimal di Asia. Soeparjo menjanjikan surat keputusan mengenai otonomi bagi Liga Utama akan dikeluarkan PSSI sebelum musim kompetisi 1982-1983 yang akan dimulai Agustus mendatang.