Menolak PDI Untuk Pemilu 82

ANGGOTA DPR T.A.M. Simatupang, 42 tahun, menolak dicalonkan PDI untuk Pemilu 1982. Pasalnya: ia tidak setuju dengan syarat yang disodorkan DPP. Bersama formulir yang dikirimkan ke rumahnya, dilampirkan surat yang isinya: calon harus bersedia taat dan mengamankan hasil kongres dan kepemimpinan PDI. "Saya tolak, karena banyak manipulasi pelaksanaan keputusan kongres," kata bekas Ketua DPP-PDI yang disingkirkan dalam kongres lalu itu kepada TEMPO. Tidak kurang dari Ketua Umum Sunawar Sukowati memberi reaksi keras atas putusannya. Simatupang, anggota DPR sejak 1971 dari unsur Parkindo itu justru dituduh mengada-ada. Kata Sunawar, ia tidak masuk nominasi pencalonan dari daerah pemilihannya, DKI Jakarta. "Lho saya mau mundur baikbaik kok malah dituduh macam-macam. Teman-teman masih mendesak saya menjadi calon," kata Simatupang yang dikenal suka melempar kritik dengan bukti-bukti itu. Tidak kurang Bappenas pernah kelabakan, ketika sarjana akuntansi FE-UI ini rnenudingnya dalam soal Sisa Anggaran Pembangunan (Siap) yang menumpuk. Terpaksa Menteri Emil Salim mendatanginya untuk berdialog. Bahkan pagi-pagi bekas anak pengusaha kapal asal Medan ini juga menyangslkan harga kapal Tampomas II yang tenggelam itu -- kok begitu tinggi. Bukan karena ia anggota Komisi V yang membidangi perhubungan. Tapi ia pernah ditawari oleh pengusaha di Jepang sana. Adakah kaitan antara penolakan dengan kritikannya selama di DPR? "Pokoknya saya mau berhenti. Lebih baik mencangkul," katanya ketawa lebar. Diam-diam,sejak 6 tahun lalu ia memang sudah bersiap menjadi ahli ekonomi pertanian ia mengambil program doktor pada Institut Pertanian Bogor (IPB), dengan tesis 'Sekitar Evaluasi Kebijaksanaan Pemerintah Mengenai Pengadaan Prasarana Fisik Selama 2 Pelita. Di samping menjadi pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, ia juga berniat buka praktek sebagai akuntan. "Izin praktek sudah punya," katanya. Rencana lain, ayah 4 anak ini akan mengajar. "Hasilnya akan lebih besar ketimbang yang didapat anggota DPR," katanya.