22 Agustus 2024 | 09.04 WIB
Presiden Joko Widodo dan koalisi partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat coba mengakali putusan Mahkamah Konstitusi dengan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hari ini DPR menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan revisi tersebut. Dengan begitu, DPR telah melakukan pembegalan konstitusi dan mengangkangi hukum yang meruntuhkan demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
