Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan organisasinya selalu loyal dan kritis kepada pemerintah.
Keputusan Muhammadiyah menerima tawaran izin tambang setelah musyawarah dengan seluruh pengurus.
Muhammadiyah berencana bermitra dengan pihak lain untuk mengelola tambang.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia merupakan salah satu kader Muhammadiyah di pemerintahan Prabowo selain Muhadjir Effendy yang didapuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mu’ti, 56 tahun, tak melepas jabatannya di Muhammadiyah ketika resmi menjadi menteri. Ia menyebutkan tak ada larangan di organisasinya untuk merangkap jabatan publik. “Yang ada aturannya itu menjadi pengurus partai politik,” kata Mu’ti dalam wawancara khusus di Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Rabu, 18 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, Muhammadiyah beberapa kali kritis terhadap program pemerintah. Contohnya penerapan kebijakan kesehatan selama pandemi Covid-19. Sebagian kader Muhammadiyah juga memprotes izin tambang untuk organisasi keagamaan meski pimpinan organisasi memutuskan untuk menerima tawaran izin tambang dari pemerintah.
Menurut Mu’ti, keputusan menerima tawaran izin tambang telah didiskusikan di internal Muhammadiyah. “Keputusan soal tambang melibatkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah,” tuturnya. Wawancara eksklusif dengan Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dibacara di artikel berjudul "Evaluasi Sistem Belajar Harus Ada".
Apakah Muhammadiyah resmi mendukung pemerintahan Prabowo dengan masuknya Anda sebagai menteri?
Ada yang menulis, Muhammadiyah bertaruh dengan menugaskan saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Posisi ini menunjukkan Muhammadiyah berusaha membangun hubungan baik dengan siapa saja yang memerintah di Indonesia.
Bagaimana Anda mendefinisikan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah?
Muhammadiyah itu selalu loyal dan kritis. Kami mendukung siapa pun pemerintahan yang sah di negeri ini. Apa saja partainya, dari golongan mana dia selama pemimpin itu sah sesuai hukum yang berlaku.
Muhammadiyah beberapa kali mengkritik program pemerintah. Apa tanggapan Anda?
Kalau enggak kritis namanya bukan Muhammadiyah.
Dalam soal izin tambang untuk organisasi keagamaan, Muhammadiyah sempat kritis tapi akhirnya menerima tawaran. Bagaimana ceritanya?
Saya kira bukan berbalik juga. Muhammadiyah itu selalu mengambil keputusan melalui musyarawah. Keputusan soal tambang itu sampai kami bawa ke konsolidasi nasional sehingga melibatkan seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah di seluruh Indonesia serta organisasi otonom tingkat pusat. Jadi kami tak memutuskan di forum pleno saja. Itu sudah dikaji.
Argumen apa yang membuat Muhammadiyah menerima pembagian konsesi tambang?
Gara-gara tambang itu, saya membaca ratusan artikel mengenai batu bara. Apakah ada argumen yang mengatakan lahan bekas tambang bisa dikembalikan? Karena semua argumen bilang tambang batu bara merusak. Ternyata ada banyak artikel mengatakan tambang bisa dikembalikan, bahkan 100 persen. Bekas tambang itu bisa direhabilitasi.
Tambang itu juga merugikan masyarakat sekitar….
Soal dampak kepada masyarakat, kalau kita amati itu, karena tidak ada musyawarah. Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, diberi kesempatan bekerja, ternyata tidak ada masalah. Soal konflik, kami sudah mitigasi semua.
Bukankah kemampuan mengelola tambang urusan yang kompleks? Muhammadiyah mampu?
Muhammadiyah bisa bermitra. Kami mengelola pendidikan, tidak semua guru dan dosen dari Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah juga begitu. Begitu kamu bekerja di Muhammadiyah, kamu harus ikut aturan dan sistem yang kami tetapkan. Pada konteks yang sama bisa kami lakukan di pertambangan.
Siapa yang akan digaet menjadi mitra Muhammadiyah?
Muhammadiyah tidak menganut prinsip etatisme yang semua harus dikejarkan sendiri. Kami bisa saja merangkul profesional yang mengurus pertambangan. Kami punya delapan program studi pertambangan di kampus Muhammadiyah. Banyak juga sarjana hebat Muhammadiyah yang bekerja di perusahaan pertambangan.
Apakah pemberian konsesi tambang, termasuk juga pemberian jabatan menteri ini sebagai bagian dari kompensasi politik?
Enggak ada hubungannya. Pak Prabowo tentu punya pertimbangan sendiri. Ada atau tidak jabatan di pemerintahan, Muhammadiyah selalu berpegang pada prinsip loyal dan kritis. Kritik Muhammadiyah itu konstruktif. Kalau berharap Muhammadiyah jadi organisasi revolusioner, itu seperti pungguk merindukan bulan.
Foto 
