Janji Sandiaga Uno: Iuran Wisata Tak Dibebankan ke Tiket Pesawat

Bagaimana gagasan penerapan iuran wisata muncul?

Saya terlibat langsung dalam penciptaan Indonesia Tourism Fund sekitar akhir tahun lalu. Pak Erick Thohir waktu itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ad interim dan saya duduk bersama. Kami merasa keteteran karena melihat pemerintah Singapura dan negara lain sangat terlibat dalam acara-acara wisata, seperti olahraga, konser musik, dan gelar budaya.

Kenapa pemerintah keteteran?

Saya melihat cara Tokyo berhasil mendapat kesepakatan dengan Taylor Swift, juga kota lain, seperti Sydney, Melbourne, dan Singapura. Pemerintahnya sangat terlibat. Pemerintah Tokyo menanggung separuh. Sedangkan Australia yang market-oriented mengambil posisi 30 persen. Yang amazing itu pemerintah Singapura karena menanggung 100 persen, dari lokasi konser sampai penyelenggaranya adalah entitas pemerintah.

Bagaimana konsep iuran wisata versi pemerintah Indonesia?

Ada beberapa skema yang diajukan. Pertama, dikelola BUMN yang bernama InJourney. Opsi kedua, dikelola Kementerian Keuangan melalui badan yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan atau seperti konsep LPDP. Itu sudah dibahas dalam rapat terbatas.

Apa instruksi Presiden Joko Widodo?

Disiapkan dana Rp 2 triliun untuk semacam dana abadi. Pemerintah yang akan menyiapkannya dan hasilnya nanti disisihkan untuk kegiatan pariwisata. Devisa pariwisata kita pernah mencapai US$ 16 miliar sebelum masa pandemi Covid-19. Kami menargetkan kembali ke angka itu dan bisa mencapai US$ 20-25 miliar sampai lima tahun mendatang.

Kegiatan apa saja yang bisa memakai dana abadi ini?

Peruntukannya sudah dikunci menjadi tiga dalam rapat bersama Presiden, yakni national branding, promosi, serta penyelenggaraan acara internasional seperti musik dan olahraga.

Apa benar pengumpulan iuran wisata itu akan dibebankan ke masyarakat lewat tiket pesawat?

Isu itu muncul karena ada surat undangan yang saya tak tahu dari mana datangnya. Setelah saya cek, ternyata muncul dari kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Dari pembicaraan dalam rapat terbatas dengan Presiden, pendanaan seluruhnya berasal dari dana pemerintah. Menurut undang-undang dan aturan internasional, tak boleh ada kebijakan itu dalam menentukan harga tiket. Barangkali ada kajian baru di level yang sangat teknis dan mengacu pada pola yang dipakai sejumlah negara.

Apa contohnya?

Selandia Baru mengenakan pajak konservasi dan wisata untuk turis internasional. Jepang menerapkan pajak keberangkatan. Adapun Prancis memberlakukan taxe de séjour yang dikenakan kepada wisatawan asing ketika membayar akomodasi.

Mengapa diskusinya bergeser menjadi iuran yang dikenakan pada tiket?

Mungkin itu sebuah ide out of the box yang dikira bisa dikerjakan di level teknis tanpa koordinasi. Saya tak mau mengelak dan tidak mau menyalahkan juga karena teman-teman di level teknis yang belum berkoordinasi lintas kementerian ingin ada pendekatan inovatif. Pak Presiden pasti sangat tak menyetujui ide itu. Saya pun demikian. Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi juga tak pernah diajak berkonsultasi.

Jika diterapkan, iuran itu membebani konsumen dan berpotensi membuat pariwisata lesu.

Saya sudah membantahnya ketika informasi ini muncul pertama kali. Warga dunia maya lagi marah-marah karena tiket penerbangan sedang mahal. Selain itu, tidak ada penerbangan. Saya mendapat data di Bali bahwa jumlah aircraft untuk penerbangan domestik cenderung turun.

Jadi iuran wisata melalui tiket penerbangan tak akan diterapkan?

Bisa saya pastikan iuran dana wisata tak akan dibebankan ke harga tiket pesawat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tak terbebani lagi oleh harga tiket, khususnya di tengah situasi mahalnya tiket pesawat belakangan ini. Kami bisa dimaki-maki dan dirujak masyarakat kalau iuran wisata dikenakan di tiket.

Sandiaga Salahuddin Uno

Tempat dan tanggal lahir:

Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969

Pendidikan:

• Sarjana administrasi bisnis Wichita State University, Amerika Serikat
• Master administrasi bisnis George Washington University, Amerika Serikat
• Doktor manajemen Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten

Jabatan publik:

• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020-sekarang)
• Wakil Gubernur DKI Jakarta (2017-2018)
  
  

Laporan harta kekayaan:

Rp 10,9 triliun (2023)

Apakah pelaku bisnis pariwisata bisa diminta menyumbang iuran seperti kebijakan di Singapura?

Belum masuk ke skema itu karena pelaku usaha pariwisata kita baru saja bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Namun, kalau mereka sudah kuat secara bisnis, bisa juga dibuka peluang itu lima tahun lagi. Singapura bisa melakukan itu karena mereka sudah pulih lebih kuat dan korporasinya besar.

Bagaimana strateginya agar tak terjadi moral hazard dalam penggunaan dana abadi wisata ini?

Desainnya akan lintas kementerian dan lembaga sebagai steering committee. Bagus juga melibatkan para profesional dalam pengelolaannya. Acara yang bisa memakai dana abadi itu harus dipikirkan secara serius dan matang. Saya membayangkan ada audit independen secara berkala seperti di bursa yang dilaporkan langsung kepada masyarakat.

Politik anggaran di DPR juga menjadi persoalan lain ketika dana wisata ini berjalan kelak.

Pembahasan anggaran harus ke DPR. Jadi memang ini merupakan pembahasan di level strategis karena pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Menurut saya, Rp 2 triliun buat dana abadi itu masih kecil untuk pengelolaan wisata berkelanjutan.

Pengembangan wisata bukan cuma soal dana, tapi juga infrastruktur dan stabilitas sosial-politik. Bagaimana kita bersaing dengan Singapura jika, misalnya, setiap kali Coldplay datang selalu didemo dan lalu lintas macet?

Ada beberapa hal yang diperlukan untuk kesuksesan acara berkelas dunia. Venue yang mumpuni, infrastruktur yang memadai, dan konektivitas transportasi. Kita punya Nusa Dua yang berkelas dunia untuk acara konferensi. Namun hanya ada satu tempat yang layak untuk konser dan olahraga, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jangan salah, Coldplay meminta tambahan dua hari konser di Jakarta pada Januari dan Februari. Tapi panitia tak berani ambil karena berdekatan dengan pemilu. Akhirnya Singapura yang mendapat durian runtuh.

Apa yang membuat pariwisata Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain?

Kalau melihat Travel & Tourism Development Index yang dikeluarkan World Economic Forum, posisi kita naik ke peringkat ke-32, mengungguli Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kekuatan pariwisata kita ada di tiga hal: nature, culture, dan adventure. Alam kita kuat, budaya kita sangat beragam, dan banyak petualangan yang ditawarkan di sini. Dalam indeks itu juga terlihat beberapa kelebihan dan kekurangan kita.

Apa saja kelebihan dan kekurangan kita?

Skor kita tinggi, misalnya, karena keramahtamahan dan pelayanan kepada wisatawan membuat nyaman. Nah, skor rendahnya berkaitan dengan infrastruktur dan interkonektivitas. Masalah kebersihan pun masih menjadi catatan, begitu juga pemberlakuan visa.

Masalah konektivitas infrastruktur di kawasan wisata menjadi masalah yang tak kunjung dipecahkan....

Memang harus ada kerja bersama lintas kementerian dan para pemangku kepentingan. Konektivitas dan transportasi di wilayah wisata memang masih kurang. Padahal destinasi wisatanya bagus dan indah. Belakangan, ada protes dari stakeholder soal pencabutan status internasional di beberapa bandar udara di daerah.

Apa poin keberatan mereka?

Mereka protes karena status bandara menjadi domestik karena memang tak ada penerbangan internasional di sana. Saya bilang, untuk menarik penerbangan internasional, bikin acara yang bisa menarik turis mancanegara. Saya sudah bilang kepada Menteri Perhubungan bahwa diterima saja kalau ada permintaan rute internasional yang mau masuk.

Bagaimana mengatasi problem infrastruktur di sektor wisata?

Saya sudah bertemu dengan investor, salah satunya dari Mata Elang Group. Mereka berencana melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mata Elang International Stadium, venue khusus konser, di kawasan Pantai Indah Kapuk. Nilai investasinya sekitar Rp 7 triliun. Ini akan menjadi tempat konser terbesar di Asia Tenggara.

Rencana itu bagian dari proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk?

Karena pembangunan venue konser merupakan proyek strategis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mereka berkoordinasi dengan kami. Rencananya sirkuit balap Formula 1 juga dibangun di sana.

Bagaimana arah pengembangan proyek strategis di Pantai Indah Kapuk?

Jakarta akan menjadi pusat pariwisata dan ekonomi setelah tak menjadi ibu kota. Diharapkan ada tambahan 10 juta turis dan 20 juta lapangan kerja di sana. Ada pariwisata berkelanjutan, juga taman mangrove terbesar di dunia.

Siapa investor terbesarnya?

Pak Aguan (Sugianto Kusuma, pendiri Agung Sedayu Group) dan kawan-kawan. Tapi yang berminat investasi banyak sekali. Ketika saya pergi ke Timur Tengah dan Hong Kong, beberapa pengusaha sudah menyatakan minatnya.

Penetapan Pantai Indah Kapuk sebagai proyek strategis diduga sebagai balas jasa pemerintah karena Aguan memimpin konsorsium di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Apa penjelasan Anda?

Saya yang mengusulkan Pantai Indah Kapuk menjadi proyek strategis. Enggak ada hubungan sama sekali dengan proyek di IKN.

Apa pertimbangan Anda mengajukan usulan itu?

Saya melihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi yang masif dan bisa menciptakan lapangan kerja. Kami datang dan melakukan pengkajian di sana. Kami sangat membutuhkan kawasan kekinian berkualitas dunia dan menopang semangat pariwisata berkelanjutan. Saya enggak tahu kalau dihubung-hubungkan. Yang jelas, total investasinya sangat besar, lahannya luas, dan infrastruktur yang dibutuhkan masif. Ini butuh status sebagai proyek strategis nasional.

Mengapa memilih pesisir yang bisa menimbulkan problem ekologis?

Konsep keberlanjutan akan diterapkan di sana. Selama ini kawasan pesisir Jakarta dan sekitarnya identik dengan kemiskinan absolut. Inilah yang harus kita ubah dan saya yakin situasi kumuh di waterfront itu perlahan berbalik. Kita punya keunggulan tanaman bakau yang membentuk keanekaragaman hayati di sana akan mengangkat perhatian pada isu lingkungan.

Soal politik, bagaimana peluang PPP lolos ke DPR melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi?

Kami menghormati proses ketika sudah memasuki proses hukum. Saya mendapat update dari tim hukum bahwa suara PPP yang bisa didapatkan sekitar 400 ribu dari 19 perkara. Seandainya 50 persen saja dikabulkan hakim konstitusi, target 193 ribu suara yang dibutuhkan untuk lolos ke DPR bisa tercapai. Kami optimistis.

Mengapa perolehan suara PPP belakangan terus melorot?

Basis pemilih PPP tergerus seiring dengan waktu. PPP makin ditinggalkan pemilih muda. Transformasi PPP menjadi partai masa kini yang menjual ide kepada generasi muda belum terjadi. Kami sedang merancang transformasi itu dengan sangat hati-hati bersama pimpinan.

Bagaimana cara PPP mendekatkan diri kepada pemilih muda?

Kami mengajak tokoh-tokoh muda yang menjadi pilihan generasi Z bergabung. Kami tetap memperjuangkan Islam yang rahmatan lil 'alamin serta mendorong isu kekinian, seperti lingkungan dan entrepreneurship, agar dilirik pemilih baru.

Apakah PPP akan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto?

Saya sudah memberikan masukan kepada Pak Mardiono (Muhamad Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum PPP). Para kiai dan ulama juga menyampaikan kepada saya bahwa ingin menjadi bagian dari pembangunan dan perekat persatuan. Apalagi Pak Prabowo secara terbuka sudah menyampaikan ingin mendapat dukungan dari masyarakat luas, termasuk PPP. Itu ajakan, menurut saya. Saya mendengar akan digelar forum konsultasi untuk memutuskan langkah kami ke depan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (tengah) menunjukkan hasil merajut produk kerajinan UMKM dalam kegiatan lokakarya Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (KaTa Kreatif) di Mataram, NTB, 26 April 2024. Antara/Dhimas Budi Pratama

Jika bergabung nanti, apakah PPP mensyaratkan kursi menteri?

Enggak. Saya mengusulkan kami yang bukan bagian dari pemenang lalu ikut menjadi pendukung tidak meminta apa-apa. Kalau dikasih, ya, kami terima. Tapi, kalau tak dikasih, kami harus memaklumi itu sebagai konsekuensi. Kami harus menawarkan fatsun politik yang bisa diapresiasi masyarakat.

Sejauh apa pembicaraan arah politik PPP dengan Prabowo?

Saya bertemu dalam kapasitas sebagai pribadi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran (wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka) ketika Lebaran. Bukan mewakili partai. Dalam pembicaraan itu, mereka menghendaki PPP bisa lolos ke DPR melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi dan bergabung dengan pemerintahan. PPP merupakan bagian dari sejarah politik dan demokrasi di Indonesia.

Apa rencana Anda setelah tak menjadi menteri? Kembali berbisnis atau tetap berpolitik?

Saya tak mau berandai-andai dan sepertinya ingin beristirahat dulu. Dalam empat tahun belakangan ini sangat hectic. Saya juga tak mungkin kembali ke perusahaan yang saya dirikan. Pada 2020, saya pernah mencoba membuat usaha baru dan makin berkembang. Ada juga beberapa kegiatan sosial lain. Saya punya beberapa opsi, tapi yang pasti akan tetap berkontribusi untuk pembangunan.