Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Anies Baswedan 3 Kali Kirim Surat Pelepasan Saham Bir ke DPRD DKI, tapi...

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI meminta pimpinan DPRD DKI merespons surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait rencana penjualan saham bir PT Delta.

3 Maret 2021 | 14.01 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta pimpinan DPRD DKI merespons surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait rencana penjualan saham bir. Pemprov DKI Jakarta memiliki 26, 25 persen saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berdasarkan catatan PKS, Anies telah tiga kali melayangkan surat soal rencana jual saham bir ke pimpinan legislator Kebon Sirih, tapi belum ada jawaban.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Dari awal kepemimpinannya Gubernur Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta,” kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Maret 2021.

Fraksi PKS juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melepas sahamnya di perusahaan minuman keras (miras) itu. Apalagi Presiden Joko Widodo telah mencabut lampiran terkait industri minuman keras mengandung alkohol pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

“Sikap Fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di PT Delta agar segera dilepas,” ucapnya. "Sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini."

Pemprov DKI, kata dia, seharusnya ikut menjaga dan menyelamatkan moral generasi bangsa dengan tidak ikut berkontribusi menyebarkan minuman beralkohol seperti bir dan sejenisnya yang diproduksi PT Delta.

Baca juga: DKI Belum Jual Saham Bir, PAN; Anies Baswedan Harus Tegas Seperti Jokowi

Arifin mendukung Anies Baswedan untuk jual saham bir karena keuntungan dari kepemilikan saham bir tersebut juga tidak berpengaruh bagi APBD. Sebabnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar dan ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah. “Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera dan Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah,” ujarnya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus