Cerita Mantan TKW Dua Kali Tertipu Rumah Syariah, Gaji Ludes

"Karena saya hanya pekerja rumah tangga, maka saya ambil rumah mengatasnamakan adik saya yang kerja kantoran,"kata Nita.

Uang DP itu diambil dari tabungannya saat menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong. Janji pengembang, enam bulan sejak cicilan pertama rumah berbanderol Rp 123 juta itu bisa ditempati.

Namun enam bulan berlalu, janji akan ada proses wawancara dengan bank, tanda tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga serah terima kunci nihil.

"Janji enam bulan mundur ditanya Februari katanya serah terima kunci Juni dan terus sampai mereka mengatakan proses rumah tiga hingga lima tahun,"kata Nita.

Pada 2018, dia kembali tergoda iklan rumah murah syariah di media sosial. "Saat itu saya sedang di Australia diajak majikan. Baca iklan rumah Amanah Residence di Maja. Saya kontak pengembang dan membeli, cuma yang tinjau lokasi adik saya,"kata Nita.

Untuk Amanah Residence ini Nita mengaku sudah menyetor uangnya Rp 12 juta. Belakangan dia baru tahu pengembangnya sama dengan Maja Indah. "Saya tertipu dua kali, rumah itu hingga detik ini tak ada," kata Nita. 

Dia menyesal karena mudah percaya pada pengembang rumah bodong itu. Nita mengatakan untuk setoran Rp 12 juta itu dia ambil dari tabungan gajinya Rp 2,5 juta per bulan sebagai pekerja rumah tangga.

"Saya sudah tidak menjadi TKW, sekarang ikut agen PRT sehari-hari saya membersihkan rumah customer,"kata Nita.

Nita menyebutkan uang Rp 12 juta itu terdiri dari booking fee Rp 2 juta plus satu kali DP Rp 2 juta dan Rp 8 juta cicilan DP yang semestinya dibayar 12 kali. Artinya Nita sudah menyicil DP sebanyak lima kali.

"Ternyata ada korban yang lebih besar dari saya setorannya ada yang sampai tiga puluh juta rupiah, ada juga yang beli empat unit dan sudah lunas,"kata Nita.

Cerita pilu para korban rumah syariah yang lain itu dia dapatkan setelah Nita mendatangi kantor pengembang PT Wepro di Bintaro. "Kami mau refund di situ ketemu orang marah-marah, lalu kami bertukar cerita,"ujar Nita.

Nita dan para korban yang sebagian besar berpenghasilan rendah, seperti pedagang kecil dan penjahit, memutuskan untuk mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta. "Kami mengadu kepada Ketua Ombudsman Pak Teguh (-Teguh Nugraha). Kami bahkan menuntut uang kembali,"kata Nita.

Ketua Ombudsman Jakarta yang saat ini juga Plt Ombudsman Banten Teguh Nugraha menyebut Nita dan para korban lain telah melaporkan penipuan itu ke Ombudsman Jakarta dan Banten.

"Kasus perumahan syariah bodong sudah ditangani Polda Metro dan pelakunya sudah ditangkap. Kami tidak bisa tangani ini waktu karena mereka bukan lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan," kata Teguh.

Oleh sebab itu kata Teguh, Ombudsman mengarahkan ke penanganan pidana.

"Kami pantau penanganan pidananya oleh polisi. Kenapa ke Polda Metro Jaya sedangkan korban banyak di Banten, karena locus delicti pengembang di Bintaro masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya,"kata Teguh.

Teguh menyebutkan pengembang PT Wepro memakai perusahaan berkedok islami. "Wepro seolah-olah menjual rumah murah, tanpa bunga bank dan tidak pakai fasilitas bank. Uang muka, cicilan semua disetor ke mereka," kata Teguh.

Korban hanya dapat PPJB yang tidak dibuat di depan notaris. "Korban melaporkan ke kami sudah tertipu selama dua tahunan," kata Teguh.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono menyatakan polisi sudah memeriksa 63 orang dari 3.680 korban penipuan rumah syariah itu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus rumah fiktif di Maja Banten itu.

AYU CIPTA