Daftar Kekayaan Pribadi

7 Pebruari -- Menteri Keuangan Ali Wardhana menyatakan, keharusan para pejabat pemerintah menyampaikan Daftar Kekayaan Pribadi (DKP) kepada Presiden sampai sekarang masih berlaku. "Babkan juga harus menyampaikannya pula kepada instansi perpajakan untuk dinilai kemungkinan dikenakan pajak kekayaan dan pendapatan", katanya. "Kalau ada ketidak-beresan pengisian DKP tentu dilaporkan kepada Presiden. Dan tindakan hukumnya terserah pula pada Presiden". Selama ini, menurut Menteri, Ditjen Pajak sudah memanfaatkan DKP. "Dalam hal ini cukup anan. Tapi saya tidak bisa mengumumkannya", kata Menteri.